REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah kering panen (GKP) dan jagung. Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, penyesuaian kebijakan HPP gabah dan jagung untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.
Kenaikan HPP tersebut telah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin (30/12/2024). HPP GKP diputuskan naik dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg. Sedangkan HPP jagung pakan naik menjadi Rp 5.500 per kg, dari sebelumnya Rp 5.000 per kg.
"Ini dilakukan supaya gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat," kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Dia menyampaikan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) beras dan jagung pakan sebagai dasar Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi petani dalam negeri. "Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Senin (30/12)," ujarnya.
Arief menuturkan atas komando langsung dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan penyesuaian HPP gabah, beras dan jagung pakan dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas pertanian. Lebih lanjut Arief memastikan bahwa semua hasil panen petani dalam negeri akan diserap oleh Perum Bulog.
"Selanjutnya kita akan fokus bersama Bulog memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer," tambah Arief.
Arief mengatakan bahwa pembahasan penyesuaian HPP GKP telah dilakukan Bapanas bersama berbagai pihak antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN).
Sementara dari kalangan asosiasi, antara lain, Bapanas juga membahas hal itu bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).
"Bapanas juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)," kata Arief.
Dia mengatakan, pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat target swasembada pangan, yang sebelumnya ditetapkan pada 2028, menjadi 2027. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika