REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ditargetkan mencapai 5,2 persen pada 2025. Hal itu disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/11/2024), usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann.

"Pada prinsipnya, pertemuan itu untuk menyampaikan report mengenai progres Indonesia," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo dan Sekjen Cormann membahas progres capaian ekonomi Indonesia yang dinilai berada di jalur yang tepat untuk mencapai target fundamental Indonesia Emas pada 2025. Selain itu, kata Airlangga, keduanya juga membahas proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD bersama dengan 38 negara anggotanya.

Airlangga juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menyoroti beberapa prioritas nasional, seperti peningkatan produktivitas, digitalisasi, serta program unggulan Presiden, termasuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program bantuan makanan bergizi.

Ia mengatakan, OECD berkenan memberikan panduan berbasis data dan benchmarking dari negara-negara anggotanya untuk mendukung program-program tersebut.

Pembahasan ini juga akan memperhitungkan arahan strategis Presiden untuk memastikan langkah reformasi tetap sesuai dengan target nasional, kata Airlangga menambahkan.

Dilansir dari laman resmi OECD, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan positif berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,1 persen pada 2024 dan 5,2 persen pada 2025.

Laporan OECD menyoroti perlunya reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan digitalisasi, termasuk efisiensi sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan.

Reformasi lingkungan bisnis, seperti pengurangan hambatan investasi dan tata kelola BUMN, juga dianggap penting untuk daya saing ekonomi.

OECD mencatat perbaikan ekonomi Indonesia, dengan inflasi turun dari 6 persen pada 2022 menjadi 1,7 persen dan tingkat pengangguran membaik dari 7,1 persen menjadi 4,9 persen pada 2024. Namun, tantangan seperti kesenjangan gender di tenaga kerja, perluasan basis pajak untuk mendukung transisi hijau, dan percepatan dekarbonisasi tetap harus diatasi.

Pada sektor digital, peningkatan infrastruktur seperti 5G dan internet pita lebar diperlukan untuk mendukung produktivitas, terutama di daerah pedesaan dan sektor usaha kecil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika