REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk memimpin industri baterai.
“Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk memimpin industri baterai, memasok material yang sangat diperlukan untuk dekarbonisasi global,” ujarnya dalam United Nations Climate Change Conference di Paviliun Indonesia COP29 (Conference of the Parties 29) dengan tema "Charting Indonesia Forward as a Green Global Battery Hub” di Baku, Azerbaijan, yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat.
Saat dunia menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, lanjutnya, negara-negara mempercepat upaya menuju transisi energi dan resiliensi ekonomi.
Pasca COP28 di Uni Emirat Arab (UEB), masyarakat global menyepakati pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions) yang memacu peningkatan permintaan atas mineral kritis (critical mineral) sebagai bahan penting untuk transisi energi.
Dalam hal ini, Febrian menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menghasilkan pasokan material mineral kritis yang melimpah untuk mendukung dekarbonisasi global mengingat adanya cadangan nikel terbesar sedunia di Tanah Air.
Sejak tahun 2020, Indonesia disebut telah melarang ekspor bijih nikel untuk membangun rantai pasokan mineral domestik yang komprehensif, termasuk produksi baterai kendaraan listrik.
Langkah strategis ini dinilai telah terbukti karena menciptakan keberhasilan signifikan, yakni peningkatan sepuluh kali lipat ekspor produk hasil dari proses manufaktur (intermediate product).
Melalui Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan World Resource Institute, pemerintah Indonesia sedang mengembangkan peta jalan nasional untuk dekarbonisasi industri nikel sebagai tanggapan terhadap fenomena pergeseran global menuju keberlanjutan (global sustainability shift).
“Peta jalan tersebut akan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara yang berdaulat dan berkelanjutan pada tahun 2045,” ungkap Wakil Kepala Bappenas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika