REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan 1 PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Martin Pandiangan menyampaikan bahwa kebutuhan refinancing masih cukup tinggi pada kuartal IV 2024. Ini seiring nilai surat utang (obligasi) korporasi yang jatuh tempo mencapai Rp 42,37 triliun sampai akhir 2024.
Lanjutnya, kebutuhan refinancing juga akan didorong oleh aktivitas sektor riil yang masih solid, dengan permintaan tetap kuat dan stabil, yang mana ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh 4,8 sampai 5,2 persen, dengan inflasi di rentang 2,0 sampai 3,5 persen.
“Sisi lainnya pun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak akan menjadi faktor pendorong utama,” ujar Martin dalam konferensi pers Pefindo di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Ia melanjutkan, kebutuhan refinancing juga akan didorong oleh siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran, yang diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.
Kemudian, lanjutnya, premi risiko berpeluang menurun seiring siklus suku bunga acuan yang mulai melonggar, yang mana menurunkan leverage keuangan perusahaan.
"Kondisi wait and see yang relatif mereda. Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) usai dan pasar sedang menantikan rencana implementasi program dan struktur kabinet baru, terutama pada pos-pos kementerian kunci,” ujar Martin.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa likuiditas lembaga keuangan yang semakin ketat seiring meningkatnya penyaluran kredit, akan mendorong pencarian alternatif pendanaan lain seperti melalui obligasi korporasi.
Sementara itu, untuk tantangan penerbitan obligasi korporasi sampai akhir tahun 2024, diantaranya risiko geopolitik yang masih tinggi akan membuat volatilitas pasar masih belum sepenuhnya mereda.
Kemudian, lanjutnya, potensi pelemahan konsumsi dan investasi akibat suku bunga acuan tinggi yang sebelumnya dijaga dalam waktu yang cukup lama, yang menurunkan daya beli dan meningkatkan biaya ekspansi.
“Prospek suku bunga yang akan lebih rendah ke depan bisa saja membuat emiten cenderung menunda penerbitannya atau melakukan downsizing terlebih dahulu,” ujar Martin.
Lebih lanjut, Ia menyebut perusahaan tercatat berperingkat rendah (sekitar BBB) cenderung lebih hati-hati untuk menerbitkan surat utang, karena premi yang diminta oleh investor terhadap surat utang berperingkat rendah cenderung lebih tinggi karena dianggap lebih berisiko, yang membuat biaya dana mereka menjadi lebih mahal.
“Lalu, risiko substitusi dari instrumen yang memiliki karakteristik hampir serupa (bahkan cenderung risk-free) dan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi seperti SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia),” ujar Martin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika