REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, perihal gagasan Indonesia maju dan berkelanjutan, sektor yang ia pimpin memegang peran vital. Itu sesuai amanah pasal Undang-Undang dasar (UUD) 1945, pasal 33.
Isu hari ini fokus pada transisi energi. Konteksnya bagaimana membuat lingkungan lebih hijau. Sehingga berdampak pada kehidupan di masa mendatang.
"Kita di Kementerian ini memikul tanggung jawab yang sangat besar," kata Bahlil saat berbicara di peringatan hari jadi Pertambangan dan Energi ke-79, di Monas, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Ia mengajak semua elemen di ESDM bekerja keras. Pentingnya kolaborasi untuk kebaikan bersama. Ia menyinggung seputar situasi di dunia pertambangan.
Bahlil mengaku mendengar aspirasi dari daerah. Tepatnya di wilayah lokasi tambang. Masyarakat, kata dia, ingin semuanya diurus dengan lebih baik.
"Saya hanya menitip di hari yang sangat berbahagia ini. Banyak harapan dari masyarakat-masyarakat di daerah lokasi tambang. Kita harus pakai hati untuk mengurus mereka. Jangan kita zalimi hak-hak orang daerah. Saya pesankan itu Sebagai orang yang besar dari daerah. Saya tidak ingin saudara-saudara kita protes terus ke kita," ujar sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ini.
Berikutnya, tentang perubahan iklim. Ini merupakan isu global. Semua orang membahasnya.
Tentunya Kementerian ESDM juga menjadikan itu sebagai salah satu pembahasan prioritas. Apalagi negara memiliki target besar. Target mencapai net zero emission di 2060 atau lebih cepat.
"Transisi energi harus kita lakukan dan di satu sisi kita mengalami persoalan terkait dengan lifting minyak kita dan banyaknya gas yang kita impor. Ini adalah hal-hal yang harus kita selesaikan bersama," ujar Bahlil.
Menteri ESDM menegaskan, pada akhirnya pemerintah perlu memastikan sektor energi tetap berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, juga berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, di sebuah forum yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Bahlil menyinggung fakta volume lifting minyak yang masih jauh dari kebutuhan nasional. Ia mendapati permasalahan banyaknya sumur yang sudah tidak produktif (idle), serta perizinan untuk melakukan eksplorasi yang berbelit-belit.
Dari hal itu, bersama berbagai stakeholder terkait, ia menemukan solusi. Dua di antaranya, dengan mengoptimalkan kembali sumur-sumur idle. Lalu, memangkas perizinan menjadi lebih sederhana.
Kemudian dari sektor gas, ia prediksi bakal surplus di 2026 atau 2027. Namun tetap ada permasalahan. Ini terkait LPG yang harus impor untuk memenuhi konsumsi nasional.
Oleh karenanya, pemerintah bakal memaksimalkan ropana (C3) dan butana (C4) merupakan bahan baku gas khusus untuk liquefied petroleum gas (LPG). Dari sumber daya yang ada, menurut Bahlil, ada potensi tambahan 1,8 juta ton produksi di dalam negeri. Dengan demikian, hilirisasi bisa meningkatkan kapasitas produksi LPG sampai di angka 3,6-3,7 juta ton per tahun. Terobosan lainnya dengan terus mendorong pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas).
Ikuti Whatsapp Channel Republika