Kamis 26 Sep 2024 07:35 WIB

Bahlil Ingin Smelter Masuk Indonesia Berkolaborasi dengan Pemegang Izin Usaha Tambang

Ini memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam industri hilir.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Foto: Republika/Prayogi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginginkan setiap smelter yang masuk ke Indonesia dapat berkolaborasi dengan para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di dalam negeri.

"Mimpi saya ke depan smelter-smelter yang ada, yang masuk. Smelter baik dari Eropa, dari Korea, Jepang maupun China, dia harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman yang punya IUP di sini," kata Bahlil di sela menghadiri Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2024) malam.

Baca Juga

Menurut Bahlil, kolaborasi ini penting untuk memastikan pengusaha nasional dan daerah dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama. Bahlil menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur tata kelola industri pertambangan dengan lebih baik.

Ia mengingatkan bahwa memberikan seluruh pengelolaan kepada pihak asing tanpa melibatkan pengusaha nasional bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.

"Jangan semuanya dikasih ke mereka Pak Dirjen (Minerba). Kalau semuanya kasih ke mereka, bagaimana teman-teman daerah, teman-teman pengusaha nasional (untuk) bisa hidup dan tumbuh bersama-sama," ucapnya.

Smelter-smelter asing yang masuk diharapkan tidak hanya menjalankan operasi secara mandiri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal yang memegang IUP untuk terlibat dalam industri hilir, khususnya dalam pemurnian mineral.

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara investasi asing dan pengembangan kapasitas pengusaha dalam negeri.

Bahlil menegaskan bahwa kolaborasi antara pemegang IUP dengan pelaku industri smelter akan menjadi kunci dalam menciptakan sinergi antara kedua pihak sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Ini yang ke depan kita harus tata kelola secara baik. Bila perlu yang punya IUP bekerja sama dengan orang yang punya industri," ujar Bahlil.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement