Said menyebut persoalan nilai tukar rupiah selama ini juga selalu membuat pening. Grafik transaksi kurs dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp. 16.100/USD. Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level 15.900/ USD.

“Kita yakin, dengan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguat investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang, akan membuat rupiah lebih kuat,” kata dia.

Dia menjelaskan, pemerintah mengajukan tingkat bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1 persen. Suku bunga SBN yang tinggi yang kita dapati telah menjelma menjadi beban tinggi. Jumlah kumulatif bunga utang sejak 2015 hingga 2023 senilai Rp. 2.569,4 triliun.

Dengan tingkat bunga government bond tertinggi dibanding negara peers, kata Said, membuat fiskal tidak sehat. Pemerintah harus mempelajari, dan mengembangkan best practice dari negara peers yang berada di level 1 -3 persen.

Dia mengatakan, pimpinan Banggar DPR berharap, suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah di nota keuangan RAPBN 2025, setidaknya di rata rata 6,9 persen, dan kedepan di dorong bisa lebih rendah lagi, serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih murah.

Selain itu, kata Said, setiap tahu juga menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi. Pada rentang waktu 2015-2023 jumlah kumulatif defisit perdagangan minyak mentah 147,3 miliar dolar AS.

Hal ini terjadi lantaran produksi minyak mentah terus menurun, dan tingkat konsumsi semakin tinggi. Dia memandang perlu mempertimbangkan untuk meletakkan target bauran energi baru dan terbarukan sebagai indikator strategis pembangunan dalam APBN.

“Langkah ini untuk mengukur kebijakan transformasi energi kita tiap tahun, sebab akan memiliki pengaruh atas kebijakan fiskal kedepan,” ujar dia.

BACA JUGA: Indonesia Dinobatkan Sebagai Negara Paling Religius Versi Pew Research, Ini Alasannya

Dia mengingatkan, dari keseluruhan isu pembangunan, menurunkan kemiskinan dan kesenjangan sosial harus diletakkan tinggi dalam konstitusi. Dengan demikian, agenda menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial harus diutamakan.

Pada pembicaraan pendahuluan antara Banggar DPR dan pemerintah menyepakati tingkat kemiskinan 7-8 persen, dan rasio gini 0,379 – 0,382, serta kemiskinan ekstrim 0 persen. “Pimpinan Banggar DPR berharap menyepakati indikator kemiskinan dan rasio gini yang berada di angka bawah atas kesepakatan di atas,” papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika