PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.
Sehingga imbasnya ke berbagai hal. Termasuk pengeluaran. Menurut dia, pemerintah mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan akibat penyakit dari polusi udara tersebut.
Langkah lainnya, seperti sudah ia singgung di atas, yakni terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Lalu pabrik-pabrik di sekitar Jakarta akan dikasih sensor. Sehingga bisa mengetahui gas apa yang dikeluarkan.
"Dioksin atau apa semacamnya. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita rame-rame. Kita tidak ada pilihan, kalau mau sehat, ya lakukan," ujar Luhut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menambahkan. Pertama-tama, kata Arifin, perlu dilihat masa operasinya. Lalu dampak yang ditimbulkan.
Ia mengaku melintasi wilayah udara PLTU tersebut. "Itu kan memang berat emisinya di daerah sana, daerah cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede. Kemarin yang kita sempat makan siang itu kan di Sulawesi, tapi kan karena Sulawesi tidak dekat Jakarta kan tidak kelihatan," ujar Menteri ESDM.
Meski demikian, jika pensiun dini, tentu harus ada energi penggantinya. Pastinya harus energi yang lebih bersih. Menurut Arifin di potensi energi terbarukan di Pulau Jawa belum cukup untuk menopang semuanya.
"Harus ada sambungan dari Sumatera. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya tidak kan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.
Intinya, perlu adanya pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk pasokan listrik yang dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya pensiun dini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika