REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Bahlil Lahadalia sering mendapat sorotan di era pemerintahaan Presiden Joko Widodo. Bahlil kerap diberi tugas dan wewenang krusial.
Teranyar, tokoh asal Papua itu diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024. Bahlil menggantikan peran Arifin Tasrif. Sebelumnya Arifin bertugas memimpin Kementerian ESDM selama empat tahun 10 bulan.
Tepatnya dari Oktober 2019 hingga Agustus 2024. Kamera dan pandangan khalayak tertuju pada Bahlil. Mampukah ia bekerja dengan sangat profesional di tempat barunya?
Awak media menanyakan itu setelah prosesi serah terima jabatan di Kementerian ESDM, pada Senin (19/8/2024) siang WIB. Pasalnya ia memiliki latar belakang pengusaha tambang. Ia juga sempat mengurusi perusahaan yang bergerak di sektor ritel, konstruksi, serta industri.
Apakah bisa terjadi konflik kepentingan? Bahlil dengan tegas menepisnya. Ia bercerita sejak menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa tahun lalu, ia langsung membuat keputusan penting.
"Saya itu, sejak dilantik jadi pemerintah, saya udah ga lagi jadi pengusaha. Sudah dikelola semuanya secara profesional. Saya sudah mengundurkan diri dari semua jabatan di perusahaan saya," kata tokoh kelahiran Maluku Tengah ini di Kementerian ESDM, Jakarta, ditulis pada Selasa (20/8/2024).
Dalam pernyataannya, Bahlil menitikberatkan pada kerja sama. Ia hanya memiliki waktu bertugas selama dua bulan. Sehingga kolaborasi menjadi sangat vital di momen seperti ini.
"Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Satu hal yang saya minta tolong ke bapak-ibu yang ada di sini, kita kerjasama yang baik. Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik, tolong sampaikan ke saya," ujarnya.
Selanjutnya, ia terlebih dahulu meminta maaf, jika selama dua bulan ke depan, gaya bahasanya cenderung keras. Menurut Bahlil itu karena karakternya sebagai orang Indonesia Timur. Intinya, semoga tidak ada pihak yang tersinggung.
Bahlil akan melanjutkan....
Ikuti Whatsapp Channel Republika