REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil membawa BUMN mencapai target setoran dividen kepada negara sebesar Rp 81 triliun pada 2023. Kementerian di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir ini pun menargetkan setoran dividen kepada negara pada tahun ini dapat meningkat menjadi sebesar Rp 85 triliun.
Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan keberhasilan merealisasikan target dividen merupakan bentuk perbaikan kinerja BUMN. Rabin menyampaikan setiap BUMN sejak awal telah mendapat target mencapai key performance indicator (KPI) atau indikator kinerja utama.
"(Dividen tercapai) karena target KPI bisa tercapai karena setiap direksi punya target KPI, salah satunya itu dividen," ujar Rabin di ruang media Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Rabin menyampaikan BUMN yang bergerak di sektor finansial seperti Himbara masih menjadi penopang utama dividen kepada negara. Rabin menilai hal ini tak lepas pendapatan bank-bank pelat merah yang terus meningkat setiap tahunnya.
"Supaya dividen naik yang namanya GCG (good corporate governance) sangat penting. Di Himbara, GCG-nya kuat karena sudah ada regulayor yang kuat dari OJK," ucap Rabin.
Rabin menekankan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu fokus yang harus dimiliki setiap BUMN. Rabin meyakini perbaikan tata kelola perusahaan yang baik akan mampu meningkatkan kontribusi BUMN lain terhadap negara.
"BUMN-BUMN yang lain kan masih ada yang proses restrukturisasi atau persoalan demand. KPI tidak hanya dividen tapi juga pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik," kata Rabin.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang berhasil melakukan transformasi BUMN. Hal itu antara lain ditandai dengan meningkatnya kontribusi BUMN kepada negara melalui setoran dividen BUMN.
Pada 2023, BUMN berhasil mencapai target dengan menyetor Rp 81 triliun dividen ke negara. Selanjutnya, Erick menargetkan dividen BUMN pada 2024 ini naik menjadi Rp 85 triliun.
“Saya mengapresiasi kinerja Pak Erick yang berhasil meningkatkan kontribusi BUMN kepada negara melalui dividen sebanyak Rp 81 triliun. Ini salah satu hasil dari kerja-kerja luar biasa dari Pak Erick dalam memimpin proses transformasi BUMN,” ujar Martin.
Ketua DPP Partai NasDem itu menyampaikan Komisi VI DPR RI terus mendukung lupaya bersih-bersih BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN.
Selain itu, Martin juga mengusulkan agar Kementerian BUMN terus meningkatkan pengawasan terhadap BUMN. Yaitu dengan membuat semacam desk khusus pengawasan di Kementerian BUMN.
Legislator dari Dapil Sumut II itu menjelaskan, peningkatan pengawasan oleh Kementerian BUMN yang lebih baik diharapkan dapat memberikan semacam early warning system atau sistem peringatan dini bagi setiap permasalahan yang ada di BUMN. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, maka dapat diambil langkah-langkah koreksi sejak dini.
“Jika ada indikasi masalah dapat ditangani sejak dini. Jadi, bukan setelah jadi masalah baru heboh,” kata Martin.