REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberikan tanggapan terkait wacana iuran pariwisata yang berhubungan dengan tiket pesawat.
"Ini terpicu dari sebuah surat undangan yang disampaikan Kantor Kemenko Marves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) yang mengundang beberapa pihak berkaitan dengan pembahasan iuran pariwisata yang berhubungan dengan tiket pesawat," kata Sandiaga, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis.
Menparekraf menjelaskan wacana itu perlu diklarifikasi dan pemerintah, tentunya dengan menempatkan hal tersebut dalam posisi yang sangat esensial sebab harga tiket pesawat saat ini dinilai sangat mahal.
"Pemerintah tidak akan menambah beban untuk membuat tiket ini mahal," katanya lagi.
Menparekraf meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir wacana iuran pariwisata via tiket pesawat itu, karena pemerintah tidak akan membebani masyarakat yang saat ini mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat.
Ia menjelaskan wacana tersebut perlu dikaji secara matang, sebab sektor pariwisata sebagai sektor penyumbang devisa tertinggi kedua bagi negara ini baru bertumbuh.
"Masih pembahasan di tahap sangat teknis, saya, Pak Luhut saja belum berbicara, apalagi Pak Presiden pasti tidak setuju jadi masih ada kajian-kajian kita tanggapi dengan penuh kehati-hatian," katanya pula.
Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan berkaitan dengan cara mengoleksi untuk menghadirkan dana kepariwisataan atau Indonesia Tourism Fund, masih memiliki banyak opsi.
"Bukan semata-mata diputuskan melalui tiket pesawat, tapi bisa juga dana pemerintah, melalui pemungutan yang berbasis digitalisasi dan lain sebagainya jadi jangan terpaku bahwa itu harus melalui tiket pesawat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
