REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya menyiapkan Rp 35,45 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024. Alokasi terbesar untuk pembangunan infrastruktur transportasi.
"Alokasi (Ditjen) Bina Marga Rp 16,67 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Jalan Feeder Distrik di kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C1, serta sisi landasan udara Bandara IKN," ujar Basuki di Jakarta, Senin (1/4/2024).
Ia menuturkan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya sebesar Rp 11,44 triliun untuk membangun fasilitas pendukung sistem penyediaan air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), serta kawasan Istana Kepresidenan dan kantor kementerian.
Sementara itu, Ditjen Perumahan mendapatkan anggaran sebesar Rp 5,76 triliun untuk melanjutkan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan rumah susun (rusun) bagi ASN, TNI, dan Polri.
Selanjutnya, Basuki menyatakan bahwa Ditjen Sumber Daya Air menerima alokasi sebanyak Rp 1,58 triliun untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Ia mengatakan hingga 21 Maret 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 89 paket konstruksi dengan total biaya Rp 68,8 triliun.
"Itu terdiri dari batch pertama tahun 2020 sampai dengan Maret 2023 sebanyak 40 paket senilai Rp 24,8 triliun dengan progres fisik 78,5 persen dan batch kedua pada Maret 2023 sampai tahun 2024 sebanyak 49 paket senilai Rp44 triliun dengan progres fisik 26 persen," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR juga melaporkan bahwa pihaknya menghabiskan Rp 24,97 triliun untuk membangun infrastruktur dasar IKN pada 2023.
Ia menuturkan bahwa sebanyak Rp 980 miliar dari anggaran tersebut digunakan oleh Ditjen Sumber Daya Air untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, intake air baku Sungai Sepaku, embung KIPP, embung Mentawir, dan drainase utama.
Ditjen Bina Marga menggunakan Rp 11,43 triliun untuk membangun Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3B dan 5A, Jalan Kerja Logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat, Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemaian Mentawir, Bandara VVIP IKN, serta dermaga logistik.
Selanjutnya, sebanyak Rp 8,29 triliun dialokasikan bagi Ditjen Cipta Karya untuk penataan Sumbu Kebangsaan I dan II serta Sumbu Tripraja, pengembangan lahan Kawasan 1A, 1B dan 1C, pembangunan kantor kementerian dan Istana Presiden, IPAL, serta TPST.
Kemudian, Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi Rp 4,24 triliun untuk pembangunan hunian bagi pekerja konstruksi, menteri, ASN, TNI, dan Polri.
"Dan Rp 30 miliar untuk Ditjen Bina Konstruksi untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN serta manajemen penataan pengadaan barang dan jasa," kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
