Senin 25 Mar 2024 18:05 WIB

Menkeu Ungkap Anggaran IKN Tahun 2024 Meningkat, Untuk Apa Saja?

Belanja untuk IKN dari 2022 sampai 2024 di dalam APBN sebesar Rp 71,8 triliun.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ahmad Fikri Noor
Pekerja menyelesaikan pembangunan kompleks Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pekerja menyelesaikan pembangunan kompleks Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 39,3 triliun dari APBN tahun ini. Anggaran ini kata Sri Mulyani, lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni Rp 27 triliun untuk realisasi 2023 dan pada 2022 dengan realisasi Rp 5,5 triliun.

"Tahun 2024 ini Rp 39,3 Triliun itu lebih besar dari Rp 27 triliun (APBN 2023), lebih besar dari tahun 2022 yang masih awal Rp 5,5 Triliun," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2024 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Senin (25/3/2024).

Baca Juga

 

Ia memaparkan, belanja untuk IKN dari 2022 sampai 2024 di dalam APBN sebesar Rp 71,8 triliun. Sedangkan pada 2024 ini, realisasi anggaran IKN baru 5,8 persen dari pagu atau sekitar Rp 2,3 triliun.

"Ini siapa yang membelanjakan? Dalam hal ini, pagu Rp 36,4 triliun terutama untuk Kementerian PUPR pembangunan kawasan istana negara, kantor kemenko, dan berbagai gedung-gedung yang dibangun seperti pembangunan tower untuk ASN, untuk pertahanan, keamanan, dan rumah tapak pejabat serta menteri," ujarnya.

Selain itu, lanjut Sri, anggaran juga untuk pembangunan infrastruktur di IKN mulai jalan tol, jembatan, bandara VVIP, penataan penyempurnan kawasan Bendungan Sepaku untuk air minum dan embung KIPP dan pengendalian banjir serta rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar IKN.

 

"Sedangkan dana Rp 1,9 triliun untuk klaster noninfrastruktur (dari pagu Rp 2,9 triliun) untuk perencanaan koordinasi laporan kegiatan pemetaan dan pemantauan evaluasi dukungan pengamanan dan operasional OIKN," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement