REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengakui adanya penurunan luas tanam padi pada Oktober 2023-Februari 2024 yang hanya 5,4 juta hektare. Jika dibandingkan periode yang sama 2015-2019 sebesar 7,47 juta hektare maka terjadi penurunan sebesar 1,9 juta hektare atau 26,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Penurunan luas tanam ini tentunya sangat berpengaruh pada luas panen yang berdampak pada penurunan produksi padi yang dihadirkan," ujar Amran saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (13/3/2024).
Ia juga mengkhawatirkan produksi Juni sampai dengan Oktober, dikarenakan luas tanam padi pada Februari 2024 ini lebih rendah dibandingkan periode 2019-2023.
"Karena itu kondisi harga beras naik kurang lebih 56 persen akibat dampak El Nino sehingga kami menganggap kondisi ini darurat pangan yang harus dicarikan solusi," ujar Amran.
Selain karena penurunan luas tanam padi yang berdampak pada turunnya produksi padi, Amran juga mengidentifikasi beberapa penyebab tidak optimalnya produksi padi pada 2023-2024 ini yaitu menurunnya volume pupuk bersubsidi serta dampak perubahan iklim El Nino yang masih berlangsung sampai saat ini.
Jika di periode 2014-2018 volume pupuk mencapai 9,55 juta tahun, maka tahun 2024 alokasinya hanya sebesar 4,73 juta atau menurun 50 persen.
"Penyebab tidak optimalnya produksi padi yaitu volume pupuk bersubsidi berkurang 4,7 juta ton atau 50 persen dari alokasi tahun sebelumnya (9,55 juta), tidak semua petani mendapatkan akses pupuk seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan) serta dampak perubahan iklim El Nino yang masih berlangsung sampai saat ini," ujarnya.
Oleh karena itu, Kementan terus menggenjot peningkatan produksi padi demi memastikan kebutuhan pangan khususnya beras tetap aman dan terjaga. Amran pun memastikan kebutuhan beras bulan Maret hingga Mei 2024 dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri.
"Oleh karena itu kondisi harga beras naik kurang lebih 56 persen akibat dampak El Nino sehingga kami menganggap kondisi ini darurat pangan yang harus dicarikan solusi," ujar Amran.
Dalam rangka mengatasi hal tersebut, Kementerian Pertanian telah menyusun solusi cepat peningkatan produksi padi 2024, yaitu dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton. Kemudian, petani dimudahkan dengan pengambilannya boleh menggunakan KTP.
Kedua melakukan perluasan area tanam pompanisasi air sungai di 11 provinsi untuk lahan sawah. Khususnya pulau Jawa 500 ribu hektare dan luar Jawa 500 ribu hektare bila areanya mencukupi dan tanam padi gogo seluas 500 ribu ha.
"Kementan juga berkoordinasi dengan PUPR untuk pompanisasi di saluran primer dan sekunder dan ketiga Kementan melakukan optimalisasi lahan rawa seluas 400 ribu hektare di 10 provinsi untuk menambah luas areal pertanaman padi," ujar Amran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
