REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong realisasi investasi di Tanah Air.
Mohammad Faisal mengatakan hal itu terlihat dari kontribusi kebijakan tersebut terhadap investasi langsung (direct investment) menyentuh angka 30 persen pada 2023. "Dari bahan baku menjadi bahan produk setengah jadi, ini ada peningkatan dari sisi investasi," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan, sebelum diterapkannya kebijakan tersebut, investasi yang masuk ke Indonesia didominasi oleh sektor jasa, namun setelah program hilirisasi berjalan, pembangunan infrastruktur untuk menopang sektor pengolahan (manufaktur) terus berkembang secara signifikan. Seperti halnya investasi dan pembangunan infrastruktur di industri pengolahan nikel yang menurutnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak kebijakan ini bergulir.
"Khususnya di nikel, cukup lancar, cukup berkembang," kata dia.
Faisal melanjutkan, selain mendongkrak realisasi investasi, kebijakan hilirisasi juga dinilai mampu menambah devisa negara melalui peningkatan keuntungan ekspor.
Dari hasil catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, industri pengolahan memberikan keuntungan ekspor sebesar 186,98 miliar dolar AS atau menyumbang 0,95 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05 persen secara kumulatif.
"Harapannya adalah investasi meningkat lebih jauh lagi di manufaktur dan ekspor demikian," kata Faisal.
Di sisi lain CEO ASEAN International Advocacy and Consultancy (SAIAC) Shanti Shamdasani menyampaikan program hilirisasi sudah tepat diterapkan karena selain bisa meningkatkan investasi yang masuk, juga dapat memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha kecil.
Ia menyatakan bagi siapapun yang terpilih di Pilpres 2024, program hilirisasi harus tetap dijalankan guna meningkatkan perekonomian Indonesia. "Hilirisasi adalah sebuah aspek dari perkembangan ekonomi Indonesia yang harus diperhatikan oleh siapa pun yang duduk di pemerintahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
