REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari pemerintah pusat kepada daerah terdampak bencana digunakan tepat sasaran.
Tito telah memberikan arahan kepada tiga daerah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terkait penggunaan bantuan tersebut. Ia menekankan bantuan keuangan itu diperuntukkan bagi kebutuhan individual, seperti pakaian, sabun, sampo, termasuk keperluan perempuan dan bayi.
“Dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu,” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Tito menjelaskan bantuan keuangan sebesar Rp 268 miliar tersebut telah diterima oleh daerah terdampak bencana. Jumlah itu terdiri atas Rp 60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp 208 miliar yang diberikan kepada 52 kabupaten dan kota terdampak.
“Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Mensesneg yang langsung bergerak cepat, Pak, langsung ke rekening. Karena memang semuanya masih jalan, Pak, perbankannya,” ujar Tito.
Tito juga meminta daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal memadai agar turut menyalurkan bantuan. Hingga saat ini, sejumlah daerah telah mengirimkan bantuan berupa uang, tenaga medis atau obat-obatan, makanan, serta pakaian.
“Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu, solidaritas,” ucap mantan Kapolri itu.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim untuk melayani masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang, seperti KTP-el dan akta kelahiran. Ia mendorong kementerian maupun lembaga lain yang berwenang menerbitkan dokumen penting, seperti ijazah, dokumen perbankan, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), agar melakukan langkah serupa.
“Kami mohon kementerian dan lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan posko-posko, Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” ucap Tito.
Selain itu, Tito mengakui adanya sejumlah desa yang hilang akibat longsor dan banjir sehingga perlu direlokasi. Ia menegaskan Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan administrasi pemerintahan desa baru di lokasi relokasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika