Selasa 20 Feb 2024 23:38 WIB

Kemendagri: Permasalahan Beras Naik tak Cukup Dijawab dengan Stok Cukup

Tomsi juga menyoroti soal pembatasan pembelian beras.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ahmad Fikri Noor
Petugas mengecek data warga penerima Bantuan Sosial (Bansos) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas mengecek data warga penerima Bantuan Sosial (Bansos) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Dalam Negeri menyoroti terus melonjaknya harga beras dan komoditas pangan lainnya. Kemendagri menekankan persoalan ini menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah (Pemda) dan stakeholder terkait.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah juga meminta stakeholder terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian (Kementan) agar berkoordinasi dalam mengendalikan harga beras di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga

"Jadi permasalahannya beras naik tidak cukup dijawab dengan stok cukup. Karena apa? Masyarakat ya (tentunya bertanya), ‘sudah kalau stok cukup, kenapa naik?’ Kan begitu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat, dan kita harus bisa menjawab fakta yang ditemukan yang dialami oleh masyarakat," kata Tomsi dikutip dari keterangannya, Selasa (20/2/2024).

Selain kenaikan harga, Tomsi juga menyoroti soal pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern. Hal ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder.

 

Tomsi meminta instansi terkait agar terus memastikan ketersediaan beras di masyarakat. Ia berharap semua pihak dapat bekerja optimal dengan langkah-langkah yang konkret, sehingga harga beras menjadi lebih terkendali.

Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, Tomsi meminta kepada Bapanas agar segera menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hal ini sekaligus untuk meyakinkan masyarakat bahwa stok beras pemerintah aman dan terkendali.

Ia juga meminta Pemda dan stakeholder terkait untuk melakukan penanganan secara serius, agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi sepanjang Februari 2018-2023 adalah beras, bawang putih, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan segar, dan daging ayam ras.

Sedangkan secara kumulatif hingga minggu ketiga Februari 2024 terjadi kenaikan harga cabai merah di 230 kabupaten/kota. Adapun harga rata-rata cabai merah di seluruh Indonesia saat ini mencapai Rp 55.359 per kilogram.

Sementara, untuk kenaikan harga beras pada pekan ketiga Februari 2024 terjadi di 179 kabupaten/kota, dengan kisaran harga rata-rata nasional mencapai Rp 14.380 per kilogram. Selanjutnya, untuk telur ayam ras juga terjadi kenaikan harga di 182 kabupaten/kota, dengan kisaran harga rata-rata nasional mencapai Rp30.118 per kilogram.

"Nah, ini ada kenaikan yang sudah disampaikan tadi yang harus kita waspadai," ujar Tomsi.

Selain kenaikan harga komoditas pangan, pada rakor tersebut Tomsi juga mencermati 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku Utara (Malut), Maluku, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Selatan (Sumsel). Kemudian untuk 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat inflasi terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Papua Barat Daya, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Utara (Kaltara), Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Barat (Sulbar), Riau, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Patokan kita adalah inflasi nasional. Kemudian berkaitan dengan inflasi kabupaten dan kota bisa kita lihat masing-masing yang tertera. Kami mohon untuk bisa melaksanakan rapat dan mencari solusi yang terbaik," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement