REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut pemerintah kembali meneruskan pemberian bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen. Di mana, penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir itu senilai Rp 8 juta per hektarenya.
"Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah melalui BNPB akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir senilai 8 juta rupiah per hektarnya kepada setiap petani yang terdampak," ucap Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024) lalu.
Berdasarkan data BNPB, tercatat sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023. Terdapat 136 Kabupaten dan Kota di 20 Provinsi yang terdampak gagal panen (puso) akibat banjir, dengan total lahan terdampak sekitar 54 ribu hektare.
Muhadjir menjelaskan, untuk penanganan puso tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian akan bekerjasama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). "Adapun untuk mengantisipasi gagal panen pada 2024, pemerintah akan mengoptimalkan asuransi pertanian melalui PT Jasindo dengan perluasan faktor risiko seperti kekeringan dan hama," kata Muhadjir.
Pada rapat tersebut turut hadir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli.
Hadir pula Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Laode Ahmad, Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu Putut S, dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Jasindo Diwe Novara beserta jajarannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
