REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat infrastruktur dari Universitas Andalas Padang Akhmad Suraji mengungkapkan badan usaha milik negara(BUMN)-BUMN infrastruktur berjasa dalam memperluas dan memeratakan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia hingga wilayah terluar, terpencil, dan terbelakang.
"BUMN Infrastruktur seperti PLN, Jasa Marga, Pertamina, Pelindo, KAI, dan lainnya memiliki posisi utama sebagai pilar ekonomi negara untuk membuka kegiatan pengembangan perintisan investasi infrastruktur. Pemerintah memberikan kebijakan afirmatif melalui penugasan kepada BUMN Infra untuk memperluas pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang belum menarik keterlibatan investasi swasta," ujar Akhmad Suraji, di Jakarta, Ahad (4/2/2024).
Dia menambahkan, BUMN Infrastruktur adalah perusahaan negara sebagai investor yang berinvestasi membangun infrastruktur sebagai aset fisik beserta layanannya.
Pemerintah juga dapat mendayagunakan BUMN Infrastruktur untuk mampu bersaing di pasar internasional.
"Peran sentral BUMN Infrastruktur bukan hanya memberikan deviden bagi negara, tetapi juga memperkuat kebijakan afirmasi bagi ketersediaan kualitas prima layanan publik melalui public service obligation (PSO) bagi masyarakat di wilayah terluar, terpencil dan terbelakang," kata Akhmad Suraji.
BUMN Infrastruktur juga, katanya pula, dapat diperankan sebagai pusat inovasi bisnis dan teknologi di bidang infrastruktur khususnya di sektor yang memerlukan intervensi pemerintah sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Sebagai informasi, Kementerian BUMN telah menyelesaikan 90 persen dari seluruh proyek strategis dan menargetkan 10 persen sisanya rampung sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa itu menjadi bentuk dukungan BUMN kepada pemerintah dalam program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
Kementerian BUMN membentuk Strategic Delivery Unit (SDU) yang berada langsung di bawah Menteri BUMN dan Wakil Menteri BUMN untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek BUMN tersebut.
PSN dirancang dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika