REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pencarian skema baru untuk memperluas akses pembiayaan perkebunan sawit rakyat di Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai komoditas strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam keterangan tulis menyampaikan, OJK melakukan diskusi bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, perbankan, koperasi, serta perwakilan dari Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia (Apkasindo) terkait perkembangan penyaluran kredit program peremajaan sawit rakyat di Sumsel, akhir pekan lalu.
"Semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) dan petani perlu duduk bersama dalam mengidentifikasi permasalahan, hambatan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi para petani sawit, sehingga dapat menggali potensi skema dukungan kebijakan pembiayaan yang tepat bagi petani kelapa sawit di Indonesia," kata dia.
Ia menjelaskan, sawit menjadi komoditas strategis Indonesia, karena Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, bahkan mendominasi kebutuhan minyak nabati global. "Oleh sebab itu, perlu didorong peningkatan produktivitas dan perluasan akses pembiayaannya, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus," ungkap Mahendra.
Menurut dia, optimisme bahwa komoditas sawit di Sumsel akan terus berkembang dan membawa dampak positif bagi perekonomian, mengingat masih terdapat beberapa alternatif peningkatan produktivitas yang dapat diupayakan bersama. "Tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan jika kita duduk bersama mencari jalan keluarnya. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, misalnya intensifikasi lahan, pengembangan pengolahan produk turunan sawit, termasuk pendampingan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
