REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pos Indonesia siap mendukung distribusi Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2024. Pos Indonesia bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG, kebagian menyalurkan bantuan beras sebanyak 134 juta kilogram kepada lebih dari 13 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam pendistribusiannya, Pos Indonesia dan Perum BULOG akan mengintegrasikan aplikasi Cadangan Pangan Beras dan Pos Giro Cash (PGC) melalui Partner Application Programming Interface (API). Program tahunan ini akan berlangsung selama enam bulan, terhitung dari Januari hingga Juni 2024.
Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi optimistis bantuan pangan beras ini dapat tersalurkan sesuai jadwal. "Distribusi akan dilakukan ke 20 provinsi di Indonesia dengan total bantuan sebanyak 804.912 ton beras. Kami optimistis penyaluran bantuan pada tahun ini bisa tersampaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel bagi para KPM yang terdaftar,” ujar Faizal dalam Konferensi Pers yang diadakan di Kantor Pusat Perum BULOG pada Kamis (11/1/24).
Pos Indonesia memastikan kesanggupannya dalam memenuhi amanah yang diberikan oleh pemerintah dan Perum BULOG. Hal ini ditunjukkan dengan keunggulan dari sisi teknologi dan jaringan yang dimiliki oleh Pos Indonesia. Melalui teknologi tersebut, pengangkutan beras dari gudang Bulog menuju ke lokasi penyerahan bantuan dapat dilacak dan diketahui posisinya.
“Dengan sistem PGC, kami merekam penerima bantuan tersebut. Jadi, orangnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) difoto oleh para petugas kemudian diproses ke sistem data kami. Aplikasi ini juga dilengkapi teknologi face recognition dan geo tagging, sehingga tidak terjadi salah salur dan orang yang sudah menerima bantuan tidak dapat mengambil bantuan secara double,” kata Faizal.
Lebih lanjut, dalam proses mendokumentasikan seluruh arsip dan dokumen bantuan tersebut, Pos Indonesia memiliki sistem lanjutan bernama e-filling. Aplikasi ini bermanfaat dalam mendukung akuntabilitas penyaluran Pos Indonesia dan memberikan bukti dokumen penyerahan secara digital.
“Untuk mempermudah stakeholder mengakses progress penyaluran bantuan, kami menggunakan aplikasi PGC, e-filling, dan dashboard khusus real-time monitoring. Dengan menggunakan sistem ini, kami memastikan penyaluran CBP tepat sasaran,” kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Tonggo Marbun.
Saat ini, Pos Indonesia memiliki kantor cabang yang tersebar pada 4.800 lokasi di Indonesia. Dengan luasnya sebaran ini, perusahaan yang berdiri lebih dari 277 tahun ini mampu menyalurkan bantuan cadangan pangan dari pemerintah hingga ke wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dengan cepat dan tepat.
“Kami menerapkan tiga metode penyaluran untuk memastikan penerima adalah warga yang tepat sasaran, yakni penyaluran di Kantor Pos, pembagian di komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah bagi penerima berusia lansia, disabilitas, maupun sedang sakit,” kata Tonggo.
Penunjukkan kembali Pos Indonesia sebagai transporter terbesar dalam program penyaluran bantuan cadangan pangan beras ini bukanlah tanpa alasan. Direktur Utama Perum BULOG, Bayu Krisnamurthi, menuturkan Pos Indonesia memiliki pengalaman yang mumpuni dalam hal pendistribusian bantuan ke pelosok negeri sehingga target pengiriman dapat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Pos Indonesia adalah kemampuannya dalam mengembangkan sistem yang mengantarkan bantuan pangan itu dengan baik. Dulu yang menjadi masalah adalah penerima salah sasaran, namun sekarang dengan sistem face recognition yang dimilikinya masalah tersebut tuntas diatasi dan pengiriman dapat sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan,” kata Bayu.
Bayu mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik tersebut terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat Indonesia. Ia mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan Pos Indonesia. “Ke depannya, Perum BULOG ingin terus bekerja sama dengan Pos Indonesia,” ujarnya.
Bantuan Cadangan Pangan Beras di Tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan kerentanan rawan pangan bagi masyarakat Indonesia. Perubahan database pun dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bersama Perum BULOG dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemisikan Ekstrem (P3KE) sehingga bantuan diyakini akan lebih tepat sasaran.
“Bantuan pangan beras di tahun 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK. Validitasnya cukup kuat sehingga 22 juta KPM yang menjadi penerima bantuan pangan beras tahun ini, benar-benar merupakan kelompok masyarakat yang sangat perlu dibantu. Kita yakin tahun ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika