REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi mengakui jika Bantuan Pangan Beras belum berhasil menurunkan harga beras yang masih tinggi di pasaran. Kendati demikian, program Bantuan Pangan Beras efektif menahan laju harga beras dan kemampuan daya beli yang turut mempengaruhi inflasi.
"Harus diakui bantuan pangan dan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) belum berhasil menurunkan harga beras tetapi dia berhasil menurunkan inflasi. Harga berasnya masih relatif tinggi, artinya harga beras itu stabil tetapi relatif tinggi," ujar Bayu dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung BULOG Pusat pada Kamis (11/01/2023).
Bayu mengatakan, Bantuan Pangan memang belum bisa menurunkan harga beras karena produksi yang jauh dari normal. Karena itu, bantuan pangan hanya bisa membuat harga relatif stabil.
"Mengapa belum bisa menurunkan harga, karena memang kondisi produksi situasinya masih berat. Bahkan berlanjut sampai saat ini," ujarnya.
Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada periode Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. kemudian turun kembali menjadi 0,70 persen pada Maret 2023. Penurunan terus terjadi menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.
Sedangkan pada Bantuan Pangan CBP tahap II yang disalurkan dari September sampai dengan Desember, mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal ini terlihat dari inflasi beras yang menurun cukup signifikan dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.
"Artinya bantuan pangan yang juga didukung oleh SPHP 2023, banyaknya mencapai 1,2 juta ton itu mampu menahan gejolak harga, mampu membuat harga beras kita menjadi flat relatif datar. Ini menunjukan keberhasilan dari bantuan pangan itu," ujarnya.
Karena itu, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan BULOG untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024 yang sudah digelontorkan sejak awal tahun 2024. Saat itu, Presiden Jokowi berkesempatan hadir di beberapa daerah dan menyerahkan langsung bantuan pangan beras ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Setelah tuntas menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 1,5 juta ton pada tahun 2023, kami langsung tancap gas menyalurkan kembali program ini untuk tahun 2024 yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2024”, ujar Bayu.
Kemudian ada penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat bantuan pangan beras pada tahun 2024 menjadi 22 juta KPM dari sebelumnya 21,3 juta KPM. Jika diasumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat dari program Bantuan Pangan.
Penyaluran bantuan pangan beras ini disalurkan merata di seluruh Indonesia tanpa terkecuali yang dilayani oleh seluruh kantor wilayah dan kantar cabang BULOG dari Aceh sampai dengan Papua melalui pelayanan dari 471 komplek pergudangan milik BULOG.
Melalui kekuatan Stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikuasai BULOG per 10 Januari 2024 sebanyak 1,3 juta ton, ditambah dengan sisa beras dalam perjalanan yang sudah berhasil dikontrak oleh BULOG dari penugasan impor beras tahun 2023 sebanyak 500 ribu ton maka jumlahnya sangat kuat untuk kebutuhan penyaluran program ini disamping untuk kebutuhan penyaluran lainnya.
"Untuk 2024, bantuan pangan dilaksanakan mulai 2 Januari 2024, perdananya dilakukan presiden sendiri dan jumlah KPM naik dari dari 21,3 jt menjadi 22 juta KPM," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
