REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyiapkan dana penjaminan senilai Rp 28,7 triliun yang akan diberikan kepada Bulog dan ID Food untuk salah satunya menyerap produksi beras dari panen raya 2024.
“Tapi ini bukan uang habis pakai melainkan di-convert diberikan kepada Bulog dan ID FOOD untuk melakukan offtake produksi dalam negeri," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Presiden Jokowi mendistribusikan bantuan beras sebagaimana dikutip di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Arief menuturkan dana penjaminan untuk memastikan offtaker yang menjadi kendala oleh petani dan peternak. Sehingga, ia meminta para petani dan peternak untuk berfokus pada produksi saja dan BUMN di bidang pangan akan siap menyerap hasil produksi dengan harga yang bagus.
NFA bersama Perum Bulog, lanjutnya terus bersiap menyambut panen raya di 2024. Penyerapan produksi dalam negeri guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), ditegaskannya, menjadi prioritas demi ketahanan pangan nasional.
Hal itu seiring The United States Department of Agriculture (USDA) yang pada Desember 2023 lalu memproyeksikan total produksi beras global pada 2023/2024 akan menurun hampir 3,8 juta ton. Termasuk produksi beras Indonesia yang diproyeksikan menurun 500 ribu ton akibat terlambatnya musim penghujan.
"Kementerian Pertanian hari ini sedang bekerja keras untuk tanam. Bapak Presiden telah meminta kami untuk serap produksi dalam negeri. Jadi kita ingin 3 atau 4 bulan ke depan, beras yang kita distribusikan ini, kalau bisa sudah dari petani kita," ujar Arief.
Lebih lanjut, Arief turut mengapresiasi PT Pos Indonesia yang berperan sebagai salah satu transporter bantuan pangan beras. Ia mengatakan infrastruktur logistik yang dimiliki Pos Indonesia memang mumpuni dan mampu menjangkau ke seluruh Indonesia.
"PT Pos sebagai salah satu transporter bantuan pangan beras, tentunya ini melalui lelang. Jadi kita open bidding, kita lelang terbuka. Ini kurang lebih sekitar Rp 1,5 triliun yang harus disiapkan oleh Bulog untuk mendistribusikan 6 bulan ke depan," tuturnya.
"Kalau menurut saya hari ini memang PT Pos yang paling layak karena infrastrukturnya mumpuni. Kemudian SDM (sumber daya manusia) dan bahkan punya motor sampai ke kelurahan-kelurahan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang ada di Indonesia ," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
