REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan realisasi sementara subsidi energi 2023 mencapai Rp 164,3 triliun. Realisasi tersebut turun 4,4 persen dibandingkan pada 2022, yakni sebesar Rp 171,9 triliun.
"Subsidi energi pertumbuhannya negatif 4,4 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang turun dan kurs rupiah yang melemah," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN 2023 di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Bendahara negara itu memerinci bahwa realisasi subsidi energi Rp 164,3 triliun terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 95,6 triliun atau kontraksi 17,3 persen (yoy). Kemudian, subsidi listrik Rp 68,7 triliun tumbuh 22,2 persen (yoy).
Sementara untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) terdiri dari solar dan minyak tanah mencapai 16,5 juta kilo liter dan LPG 3 kg sebesar 7,7 juta metrik ton (MT). Untuk listrik subsidi pun sudah dinikmati oleh 40 juta rumah tangga.
Perempuan asal Semarang itu juga meminta kepada PT Pertamina untuk menyiapkan strategi yang tepat saat mrnyalurkan subsidi energi. Sebenarnya, dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kilogram sudah tepat sasaran. Sejak 1 Maret 2023 dilakukan proses pendataaan penggunaan LPG tabung 3 kilogram di subpenyalur atau pangkalan berbasis teknologi.
"BBM bersubsidi juga sudah ada aplikasi MyPertamina jadi ini upaya untuk subsidinya makin targetted. Jadi mereka yang memang benar-benar butuh bantuan dari negera kita diberikan bantuan," kata Sri Mulyani.
Perihal kurang bayar subsidi energi, Sri Mulyani menegaskan kewajiban pemerintah sudah dibayarkan. Artinya posisi keuangan Pertamina dalam kondisi kuat dan sehat.
"Pertamina, PLN mestinya posisi keuangannya jauh lebih baik dan sehat, karena kita membayar subsidi tepat waktu dan bahkan yang sekarang pun sudah kita bayarkan sampe kuartal ketiga," tegasnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja subsidi 2023 mencapai Rp 269,6 triliun pada akhir 2023. Nilai ini naik 6,85 persen dibandingkan tahun lalu, Rp 252,8 triliun.
Sementara, realisasi belanja subsidi ini terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 164,3 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp 105,3 triliun. Realisasi subsidi energi tercatat naik Rp 24,3 triliun dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp 81 triliun.
Dia memerinci, komponen dari subsidi nonenergi ada subsidi pupuk dengan realisasinya Rp 42,1 triliun dan subsidi PSO sebesar Rp 5,1 triliun. Subsidi bunga kredit program sebesar Rp 46,9 triliun dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) mencapai Rp 11,3 triliun.
"Subsidi pupuk sudah tersalurkan 6,1 juta ton. Debitur KUR tersalurkan kepada 4,6 juta penerima, realisasi penyaluran kredit KUR Rp259,8 triliun dan subsidi perumahan 229 ribu unit," ungkap Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
