Ahad 03 Dec 2023 20:23 WIB

Dosen HI UMM: Perlu Kajian Menyeluruh Bangun Smelter di Papua

Pembangunan smelter Papua mampu memberikan kontribusi positif.

Pekerja melintasi areal tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave (GBC) yang mengolah konsentrat tembaga di areal PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (17/8/2022). PT Freeport telah melakukan pengiriman konsentrat tembaga sebanyak 32 kali ke smelter di Gresik, Jawa Timur sejak Januari 2022.
Foto: ANTARA/Dian Kandipi
Pekerja melintasi areal tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave (GBC) yang mengolah konsentrat tembaga di areal PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (17/8/2022). PT Freeport telah melakukan pengiriman konsentrat tembaga sebanyak 32 kali ke smelter di Gresik, Jawa Timur sejak Januari 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM), Havidz Ageng Prakoso, S.IP., M.A. mengemukakan perlu kajian menyeluruh terkait rencana pendirian smelter atau industri pemurnian hasil olahan PT Freeport Indonesia (PT FI) di Papua.

"Meski digadang-gadang menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan smelter ini perlu diimbangi beberapa pemahaman, salah satunya adalah kesadaran akan efek yang akan muncul," kata Havidz dalam keterangan yang diterima di Malang, Jawa Timur, Ahad (3/12/2023).

Baca Juga

Kesadaran terkait aktivitas pertambangan dari hulu sampai hilir, katanya, akan selalu meninggalkan sisi positif dan negatif, tergantung perspektif masing-masing terkait ini.

"Oleh karena itu, harus dikaji secara menyeluruh,” ujarnya.

 

Ia mengemukakan ada berbagai manfaat yang akan didapatkan jika smelter Papua ini terealisasi. Salah satunya sebagai kompensasi pemerintah pusat terhadap ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, serta meminimalisasi isu ketidakmerataan.

Sejak berdirinya Indonesia sebagai negara kesatuan, ini menjadi isu yang cukup sentral, bahkan menjadi isu internasional yang dibawa oleh para aktivis.

"Di sinilah peran pemerintah dipertaruhkan dalam mengakomodasi keinginan, kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat. Meskipun akan selalu menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak,” katanya.

Havidz Ageng menambahkan dalam perpektif global, wacana pembangunan smelter ini memiliki kesesuaian dengan program Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama jika dinilai dari beberapa nilai yang sejalan, seperti pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

Proses panjang tuntutan pembangunan smelter di Papua telah dikaji secara intensif. Tahun 2021 menjadi tahap awal sinyal positif terhadap rencana pembangunan smelter di wilayah Papua.

Pemerintah pusat telah merumuskan perencanaan pembangunan antar-pemangku kepentingan, baik dari PT FI maupun dengan BUMN. Ia meyakini dalam setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu memiliki banyak pertimbangan atas apa yang akan terjadi ke depannya.

Ia berharap pembangunan smelter Papua mampu memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat lokal.

"Apalagi mereka yang berhadapan dan merasakan langsung aktivitas smelter. Harapannya, langkah ini mampu meminimalisasi konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal serta konflik terhadap lingkungan,” pungkasnya.

sumber : ANTARA
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement