REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah hadir di tengah gencarnya ajakan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. Aprindo menilai, perlu berbagai langkah adaptif agar tidak berdampak terhadap perekonomian nasional.

"Pemerintah harus hadir dalam membaca atau melihat situasi dan kondisi. Maksudnya perlu ada langkah-langkah yang relevan dan adaptif yang harus dilakukan pemerintah," ujar Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Pemerintah, tegas dia, harus hadir di sini, memberi arahan. Ia meminta para pejabat negara tidak hanya sibuk mengurus pesta demokrasi. Melainkan tetap fokus memperhatikan kondisi ekonomi di Tanah Air.

Ia meminta pemerintah tidak berdiam diri karena ada hak konsumen di situ. Lalu ada produktivitas dan mempekerjakan warga Indonesia.

"Bisa kita bayangkan ketika tergerus produsennya atau supplier. Maka investasi bisa hilang dan kandas, pertumbuhan tidak bisa terjadi," ungkap Roy.

Bahkan, sambung dia, tidak menutup kemungkinan terjadi pengurangan tenaga kerja atau PHK. Roy menuturkan dampaknya dari hulu sampai hilir.

 "Kalau produktivitas turun, bagaimana membayarkan tenaga kerja yang setiap tahunnya bertumbuh?" kata Roy.

Meski begitu, katanya, sampai sekarang belum ada laporan terkait PHK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika