Ahad 12 Nov 2023 14:45 WIB

RI dan Jepang Teken MoD Proyek MRT Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap 1

MRT ini bagian besar rencana pembangunan transportasi massal.

Penumpang saat menaiki MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Penumpang saat menaiki MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani risalah pembahasan penilaian (minutes of discussion/MoD of appraisal mission) proyek MRT Koridor Timur-Barat (East-West) fase 1 tahap 1.

Penandatangan dilakukan di Gedung Kemenhub, Jakarta, Sabtu (11/11/2023) oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono, dan Dirut MRT Jakarta Tuhiyat yang mewakili Pemerintah Indonesia dengan Chief of Representative Indonesia Office JICA Yasui Takehiro. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan The Deputy Chief of Mission Embassy of Japan Nagai Katsuro.

Baca Juga

"Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat," kata Menteri Perhunungan Budi Karya Sumadi melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Ahad (12/11/2023).

Budi menjelaskan, pembangunan transportasi massal MRT sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional untuk meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya. "Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel, seperti MRT, LRT, dan KRL," ujar dia.

Ia juga menyambut baik partisipasi aktif pihak Jepang untuk turut membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia.

"Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Saya berharap ke depannya akan lebih banyak kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian," kata Budi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan MoD itu, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini.

"Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT timur barat dapat segera dimulai pada 2024," ujar Risal.

MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84,1 kilometer (km) dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Dalam pengerjaannya, akan terbagi menjadi empat tahap pekerjaan, yaitu fase 1 tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), fase 1 tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km), fase 2 timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km), dan fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).

"MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun," kata Risal.

Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari delapan stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang. Selain itu, pada tahap tersebut juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.

 

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement