Jika dirunut kembali, dukungan Unilever kepada Israel sangat jelas ketika salah satu anak perusahaan Unilever Ben & Jerry’s pada 2021 memutuskan untuk berhenti menjual es krimnya di wilayah Palestina yang diduduki Israel, dengan alasan etis.
Namun, ternyata keputusan itu membuat Israel marah besar dan menganggap Unilever pro-Palestina, akhirnya CEO Unilever, Alan Jope, membuat pernyataan bahwa perusahaan tetap berkomitmen penuh untuk bisnisnya di Israel dan menginvestasikan sekitar 306 juta dolar AS di negara tersebut dalam dekade terakhir.
Alan bahkan menyebut keputusan Ben & Jerry’s adalah keputusan independen yang dibuat oleh dewan direksi merek es krim tersebut, yang memiliki otonomi lebih besar daripada anak perusahaan lainnya. Diketahui, Ben & Jerry's sudah beroperasi di Israel sejak 1987. Unilever pun mengalihkan distribusi es krim Ben & Jerry dari tangan American Quality Products (AQP), distributor resminya di Israel, ke distributor lokal yang menjual es krim Ben & Jerry dengan merek bahasa Ibrani dan Arab.
Keputusan Unilever ini justru memicu kontroversi baru. Beberapa pihak mengeklaim Ben & Jerry's bergabung dalam gerakan BDS, yang bertujuan untuk mencabut hak Israel sebagai negara dan memiliki akar antisemitisme. Menanggapi hal itu Unilever pun secara tegas dalam keterangan resminya menolak sepenuhnya segala bentuk diskriminasi atau intoleransi, menurut keterangan resmi Unilver antisemitisme tidak memiliki tempat di masyarakat mana pun.
"Kami tidak pernah menyatakan dukungan apa pun untuk gerakan Boikot Divestasi Sanksi (BDS) dan tidak berniat mengubah posisi itu," lanjut mereka.
Sebelumnya, pada 2020 lalu, Unilever juga membuat kontroversi besar dengan menyatakan diri berkomitmen mendukung gerakan LGBTQ+. Unilever juga membuka kesempatan bisnis bagi LGBTQ+ sebagai bagian dari koalisi global. Selain itu, Unilever meminta Stonewall, lembaga amal untuk LGBT, mengaudit kebijakan dan tolok ukur bagaimana Unilever melanjutkan aksi ini.
"Kami berkomitmen untuk membuat rekan LGBTQ+ bangga karena kami bersama mereka. Karena itu, kami mengambil aksi dengan menandatangani Declaration of Amsterdam untuk memastikan setiap orang memiliki akses secara inklusif ke tempat kerja," kata Unilever pada Juni 2020 lalu," tulis Unilever.
Bahkan, pada saat itu Ketua Komisi Ekonomi MUI, Azrul Tanjung, meminta Unilever segera menghentikan kampanye pro LGBT mereka. Pasalnya, kampanye ini tidak hanya menimbulkan gerakan antipati di masyarakat, tetapi juga kerugian bagi Unilever.
“Mereka itu berbisnis, ya fokus berbisnis saja. Kita juga tidak berharap karyawan Muslim di Unilever untuk keluar. Kita hanya berharap para pendiri Unilever sadar bahwa yang mereka dukung itu salah,” kata Azru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
