REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan beras. Setidaknya ketersediaan beras sampai dengan akhir tahun bisa terpenuhi.

"Nanti kebutuhan beras itu bisa terpenuhi dari stok yang ada di dalam negeri saat ini karena pada kuartal terakhir nanti ada peluang permintaan terhadap komoditas beras," kata Yusuf kepada Republika, Rabu (8/11/2023).

Dia menuturkan, permintaan beras diproteksi akan meningkat secara musiman. Untuk itu, Yusuf menegaskan alur distribusi barang terutama untuk komoditas beras harus dipastikan.

"Itu bisa dijaga sehingga alasan terhambatnya distribusi dalam proses penjualan komoditas beras itu bisa dimitigasi atau diminimalisir sekecil mungkin," ucap Yusuf.

Meskipun begitu, Yusuf mengakui dalam strategi jangka pendek atau sampai akhir tahun tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan pemerintah. Dengan begitu, operasi pasar dan juga bantuan pangan merupakan hal yang bisa dilakukan dalam konteks mengantisipasi dampak dari kenaikan harga beras ini.

"Operasi pasar sebenarnya juga relatif berkaitan dengan proses menjaga alur distribusi barang di atas, cara operasi pasar pada dasarnya kan memastikan bahwa kebutuhan beras di daerah atau kota tertentu itu terpenuhi," jelas Yusuf.

Sementara bantuan pangan menurut Yusuf juga bisa untuk memastikan kenaikan harga beras tidak berdampak terhadap peningkatan garis kemiskinan. Sebab garis kemiskinan dapat dijadikan ukuran untuk mengukur jumlah penduduk miskin di dalam negeri.

Dia menambahkan, selama harga beras tinggi atau relatif masih tinggi maka inflasi pangan secara umum juga masih akan relatif tinggi. "Hal ini karena proporsi harga beras terhadap inflasi pangan itu relatif besar sehingga jika diukur atau dihitung maka perubahan harga beras maka akan ikut mempengaruhi harga pangan atau inflasi pangan secara umum," tutur Yusuf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika