REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui program untuk mendukung Pemerintah Indonesia meningkatkan ekuitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja daerah yang didanai transfer dari pemerintah pusat.
"Bank Dunia mengapresiasi upaya Pemerintah memulai upaya reformasi ambisius pada sistem keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah di Indonesia guna memperkuat kualitas belanja pemerintah daerah," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen melalui keterangan tulis dari Bank Dunia di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
Bank Dunai, kata Kahkonen, akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat penyediaan layanan dan mengurangi kesenjangan antar kabupaten/ kota. Dukungan itu dalam hal akses terhadap kesehatan, prasarana jalan, dan air bersih, sehingga memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung, anak-anak, dan perempuan di Indonesia.
Program SINERGIS (Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia) akan mendukung upaya pemerintah untuk mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) secara lebih adil dan efisien. Program ini akan memperkuat penargetan serta kinerja Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan tujuan menutup kesenjangan infrastruktur di daerah terkait mutu infrastruktur yang perlu diperbaiki di sektor kesehatan, jalan, dan air bersih. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi belanja daerah untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan dengan belanja pemerintah pusat, serta meningkatkan sistem pengelolaan keuangan pemerintah untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang lebih baik.
"Adalah penting untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan yang disampaikan Bank Dunia.
Menurut Sri Mulyani, sinergi kebijakan fiskal di tingkat nasional pentingl untuk menciptakan belanja pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik, melalui desentralisasi fiskal berbasis kinerja dan asimetris. Hal ini demi menuju tercapainya keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Bank Dunia telah sepakat dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program ini melalui pinjaman Program untuk Hasil (Program-for-Results) senilai 400 juta dolar AS selama periode 2024-2029. Instrumen pembiayaan ini akan menjadi platform untuk memantau dan melacak hasil SINERGIS, serta memfasilitasi kerja sama yang lebih erat di antara seluruh pemangku kepentingan.
Program ini selaras dengan tujuan Kerangka Kerja Kemitraan dengan Indonesia Bank Dunia (Indonesia Country Partnership Framework, CPF) periode 2021-2025 untuk meningkatkan efisiensi, ekuitas, dan efektivitas belanja pemerintah. Hal ini juga akan berkontribusi pada tujuan CPF untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berjangka panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika