Selasa 24 Oct 2023 13:42 WIB

Kemenkeu Pastikan APBN Siap Hadapi Guncangan Global

Arah defisit kemungkinan dapat bergerak ke bawah 2,3 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu.
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah didesain untuk siap menghadapi guncangan global.

“Kami sudah melakukan antisipasi sejak tahun lalu. APBN, seperti yang sudah kita tunjukkan terutama sejak 2022 ketika harga minyak di atas 100 dolar AS per barel, pemerintah sudah memerankan APBN secara kuat sebagai shock absorber,” kata Febrio saat kegiatan BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Febrio mengatakan, Kementerian Keuangan telah melihat berbagai risiko global yang mungkin memicu ketidakpastian ke depan. Hal itu mempertimbangkan perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak tahun lalu dan masih berlanjut hingga saat ini, ditambah dengan eskalasi konflik di Timur Tengah.

Selain itu, hubungan dagang serta ekonomi antara Amerika Serikat dan China juga berpotensi menimbulkan risiko dan persaingan yang divergen ke depannya.

Kerentanan sisi internal perekonomian AS yang masih dibayangi kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi juga bisa memengaruhi ketidakstabilan sektor eksternal ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah merancang APBN untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Febrio menyebut Kementerian Keuangan berfokus pada dorongan daya beli masyarakat agar menghambat laju pertumbuhan tingkat kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Dorongan daya beli juga diharapkan dapat menjaga stabilitas sehingga proses aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah juga fokus menjaga defisit APBN. Pemerintah berhasil menekan defisit APBN dari 6,09 persen pada 2020 menjadi 2,35 persen pada 2022. Capaian tersebut di bawah amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan batas defisit APBN perlu kembali ke bawah 3 persen per tahun 2023.

“Konsolidasinya satu tahun lebih awal,” ujar Febrio.

Dari progres APBN 2023 hingga sejauh ini, menurut dia, arah defisit kemungkinan dapat bergerak ke bawah 2,3 persen. Kementerian Keuangan tengah berupaya menjaga pergerakan ekonomi agar pertumbuhan secara keseluruhan tahun ini dapat bertahan di atas level 5 persen.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement