Selasa 10 Oct 2023 15:06 WIB

Dwelling Time 2,5 Hari, Pemerintah Sebut Biaya Logistik RI Saingi Singapura

Dwelling time menjadi 2,52 hari atau lebih cepat dari target pemerintah 2,9 hari.

Rep: Novita Intan/ Red: Fuji Pratiwi
Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/12/2022).
Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/12/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut kebijakan sektor logistik di Indonesia semakin membaik baik di pelabuhan dan bandara. Hal ini terlihat dari proses bongkar muat sampai loading peti kemas (dwelling time) menjadi 2,52 hari atau lebih cepat dari target pemerintah 2,9 hari.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, proses bongkar muat sampai loading semakin lebih cepat. Hal ini menandakan implementasi national logistics ecosystem (NLE) di pelabuhan dan bandara sudah membuahkan hasil positif.

Baca Juga

"Ini melampaui target kita sebesar 2,9 hari dan hanya sedikit di bawah atau menyaingi Singapura di kawasan Asia," ujar Susiwijono saat acara Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan National Logistic Ecosystem, Selasa (10/10/2023).

Dari data Lembaga National Single Window (LNSW), data proses bongkar muat per Agustus 2023 dari 151.804 kontainer impor. Adapun jumlah kontainer impor ini mengalami penurunan sebesar 23,11 persen dibandingkan Agustus 2022.

 

Jika menghitung rata-rata proses bongkar muat nasional sepanjang 2023 sejak 1 Januari-31 Agustus 2023, capaiannya pun memenuhi target, yakni 2,71 hari. Adapun capaian proses bongkar muat 2023 juga lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (2,93 hari), tapi dengan jumlah kontainer yang 7,10 persen lebih sedikit.

Berdasarkan data tersebut, lanjutnya, biaya logistik Indonesia telah mencapai 14,29 persen dari produk domestik bruto. Menurutnya capaian ini cukup baik lantaran sudah ada di bawah 15 persen.

"Perhitungan biaya ini dilakukan antara Kemenko Perekonomian dengan Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS)," ujar Susiwijono.

 

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement