REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan, infrastruktur digital dan infrastruktur keras bisa memberikan peningkatan produktivitas, apabila ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia secara baik. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni pembangunan ekonomi dan infrastruktur digital.

“Untuk mendukung hal tersebut, maka fokus pembangunan Indonesia melalui APBN tertuang pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya saat Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal, Selasa (3/10/2023).

Sri Mulyani menekankan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung, termasuk oleh instrumen keuangan daerah APBD. Menurutnya, evaluasi dari kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kondisi saat ini belum terdapat adanya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang ada pemeritah pusat dengan pemerintah daerah. 

“Maka itu, dari sisi legislasi, kita telah menyelesaikan perundang-undangan untuk meningkatkan koordinasi antara APBN dan APBD dari sisi kebijakan fiskal, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Sri Mulyani menyebut salah satu fondasi penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah yang penting melalui UU HKPD yakni sinergi Badan Akun Standar (BAS) dan pemanfaatan platform digital. Adapun sinergi BAS yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta seluruh pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai syarat untuk meningkatkan digitalisasi secara maksimal.

“Sinergi BAS juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika