REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan berdasarkan survei, indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester I 2023, jumlah pemerintah daerah (pemda) yang masuk kategori digital mencapai 399 pemda atau baru 73,6 persen. Pemerintah menargetkan pada tahun ini pemda yang masuk kategori digital bisa mencapai 75 persen.
“Untuk mencapai target 75 persen digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Airlangga yang juga Ketua Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) mengungkapkan, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional perlu dilakukan. Hingga Agustus 2023, Airlangga menyebut 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp 1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia.
Selanjutnya, Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan. Khususnya dalam mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
"Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS," ucap Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu digitalisasi dalam pemerintahan yang mulai diperkenalkan adalah sinergi Badan Akun Standar (BAS) melalui platform digital menilai, sinergi nasional untuk akselerasi digitalisasi daerah dalam rangka menuju Indonesia maju sangat penting.
"Indonesia memang terus berupaya di dalam meningkatkan pembangunan dan membangun fondasi di dalam rangka untuk mencapai status Indonesia maju dan negara dengan berpendapatan tinggi,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan, salah satu yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur digital. Untuk mendukung hal tersebut, Sri Mulyani menyebut fokus pembangunan Indonesia melalui APBN tertuang pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Infrastruktur digital dan hard infrastructure bisa memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang baik," ucap Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
