REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) pada Jumat (22/9/2023) merampungkan regulasi pembatasan subsidi manufaktur chip ke China. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah subsidi manufaktur semikonduktor digunakan oleh China dan negara-negara lain yang dianggap menimbulkan masalah keamanan nasional AS.

Dikutip dari Reuters, Jumat (22/9/2022), peraturan tersebut merupakan rintangan terakhir sebelum pemerintahan Biden mulai memberikan subsidi sebesar 39 miliar dolar AS untuk produksi semikonduktor. Undang-undang tersebut menyediakan 52,7 miliar dolar AS untuk produksi semikonduktor, penelitian, dan pengembangan tenaga kerja AS.

Sebelumnya, aturan tersebut pertama kali diusulkan pada Maret 2023 yang menetapkan membatasi penerima dana AS untuk berinvestasi dalam perluasan manufaktur semikonduktor di negara-negara asing yang menjadi perhatian seperti China dan Rusia. Selain itu juga membatasi penerima dana insentif untuk terlibat dalam penelitian bersama atau upaya pemberian lisensi teknologi dengan entitas asing yang menjadi perhatian.

Pada Oktober 2022, departemen tersebut mengeluarkan kontrol ekspor baru untuk memutus pasokan chip semikonduktor tertentu yang dibuat dengan peralatan AS. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upayanya memperlambat kemajuan teknologi dan militer Beijing.

“Kita harus benar-benar waspada bahwa tidak satu sen pun dari hal ini akan membantu China untuk lebih maju dari kita,” kata Menteri Perdagangan Gina Raimondo.

Jika penerima dana melanggar pembatasan, Departemen Perdagangan QS dapat menarik kembali penghargaan federal. Raimondo mengatakan kepada Kongres bahwa dia bekerja secepat mungkin agar aturan tersebut disetujui.

“Saya merasakan tekanannya, kita tertinggal namun yang lebih penting adalah kita melakukannya dengan benar. Jika kita membutuhkan waktu satu bulan atau beberapa minggu lagi untuk memperbaikinya, saya akan mempertahankannya karena itu perlu," ungkap Raimondo.

Peraturan tersebut melarang....

Ikuti Whatsapp Channel Republika