Rabu 18 Nov 2026 15:01 WIB

Kemenkum Usulkan Perda Pelindungan Salak hingga Batik Lokal

Bintan siapkan perda lindungi salak dan batik lokal.

Ilustrasi salak.
Foto: dokpri
Ilustrasi salak.

 

BINTAN — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) mendorong DPRD Kabupaten Bintan membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI). Regulasi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan dan karya kreatif masyarakat setempat.

Baca Juga

Kepala Kanwil Kemenkum Kepri Morina Harahap mengatakan Bintan memiliki sejumlah potensi kekayaan intelektual yang membutuhkan dukungan regulasi daerah. Hal itu disampaikannya dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Bintan, Senin (16/11/2026).

"Saat ini, terdapat dua potensi Indikasi Geografis, yakni Salak Sari Intan Bintan yang telah resmi terdaftar, serta Batik Manes yang masih dalam proses pencatatan," kata Morina.

Indikasi Geografis merupakan bentuk pelindungan hukum terhadap produk yang memiliki reputasi, kualitas, atau karakteristik khusus karena berkaitan dengan wilayah asalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelindungan tersebut penting untuk menjaga identitas produk daerah sekaligus mendukung daya saing produsen lokal.

Salak Sari Intan Bintan menjadi salah satu contoh produk unggulan yang telah memperoleh pengakuan hukum. Berdasarkan katalog Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), komoditas tersebut resmi terdaftar sebagai Indikasi Geografis pada 12 Mei 2023 dengan nomor ID G 0000000125. Salak ini memiliki karakteristik daging buah tebal, tekstur renyah, aroma harum, serta rasa manis yang khas.

Sementara itu, Batik Manes memiliki potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Kajian pengabdian masyarakat yang diterbitkan pada September 2026 mencatat bahwa sekitar 50 warga Desa Ekang Anculai telah memperoleh pelatihan membatik. Namun, pengembangan usaha masih menghadapi kendala permodalan, peralatan produksi, dan kebutuhan penguatan perlindungan kekayaan intelektual.

Keberadaan Perda KI dapat menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk menginventarisasi potensi produk unggulan, memfasilitasi pendaftaran hak, serta memperkuat pembinaan dan promosi. Dengan demikian, pelindungan kekayaan intelektual tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi petani, perajin, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif.

Morina juga menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum telah memberikan berbagai kemudahan dalam pendaftaran kekayaan intelektual. Salah satunya adalah penerapan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta karya lagu dan/atau musik.

Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Hukum. Pembebasan biaya pencatatan lagu dan musik diharapkan memperluas akses para pencipta terhadap layanan administrasi kekayaan intelektual serta mendukung pengelolaan data karya yang lebih tertib.

Selain membahas Perda KI, pertemuan Kanwil Kemenkum Kepri dengan DPRD Bintan juga menyoroti penguatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Hingga November 2026, sebanyak 51 Posbankum telah terbentuk di desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan, menjadi bagian dari 419 Posbankum yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau.

 

sumber : Antara
Berita Lainnya

Rekomendasi