REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah perlu mewaspadai gejolak harga beras. Tauhid menyampaikan perkembangan selisih antara produksi dan konsumsi pada Juli hingga Oktober mengarah pada situasi negatif.
"Artinya defisit beras. Di Juli sekitar 0,13 juta ton, Agustus 0,23 juta ton, September 0,09 juta juta ton, dan Oktober 0,2 juta ton. Kita punya masalah kekurangan beras berdasarkan produksi dan konsumsi," ujar Tauhid dalam diskusi publik yang bertajuk "Waspada Bola Panas Harga Beras" di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Tauhid menyampaikan pemerintah telah melakukan sejumlah program untuk menjaga stabilitas harga, termasuk dengan realisasi importasi dan rencana importasi sekitar 2 juta ton. Meski begitu, Tauhid menyebut hal tersebut tak kunjung menurunkan harga beras.
"Nyatanya kenaikan harga beras sejak Agustus dan September menyumbang inflasi yang cukup besar dan kita harus waspada karena sampai akhir September ini beras juga berkontribusi terhadap inflasi," ucap Tauhid.
Tauhid mengatakan, pangan merupakan isu strategis yang memerlukan penanganan khusus. Namun, Tauhid menilai, situasi seperti ini selalu berulang setiap tahun dan menjadi bukti belum ada upaya nyata dalam membenahi tata kelola beras nasional.
"Badan Pangan Nasional juga mudah-mudahan bisa merespons bagaimana kebijakan beras kita ke depan, antara pilihan memberikan harga yang rendah atau justru bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Namun nyatanya itu juga belum bisa dijawab dua-duanya," kata Tauhid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
