REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut efisiensi biaya logistik yang dicanangkan pemerintah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 akan mengurangi ketimpangan harga berbagai komoditas di seluruh wilayah di Indonesia. Efisiensi biaya logistik itu akan membantu mengurangi biaya yang harus digelontorkan untuk ongkos logistik, sehingga harga-harga komoditas bahan pokok, atau produk-produk lainnya itu akan lebih rendah.
"Ini (efisiensi biaya logistik) akan mengurangi ketimpangan harga antarwilayah, itu pasti," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti kepada Antara, di Jakarta, Jumat (15/9/2023).
Kemudian, menurut dia, efisiensi biaya logistik itu pun akan berpengaruh pada penurunan tingkat inflasi di sejumlah daerah yang selama ini kerap mengalami inflasi yang tinggi. "Ini juga bisa membantu mengurangi ketimpangan harga antar wilayah, dan kemudian bisa mengurangi inflasi di wilayah timur," kata dia.
Berdasarkan data BPS pada September 2023 menyebutkan bahwa inflasi tertinggi pada Agustus 2023 terjadi di Manokwari, Papua Barat. Di wilayah itu, inflasi tercatat sebesar 6,40 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Jambi yakni sebesar 1,92 persen.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan biaya logistik turun menjadi 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Sejauh ini, hasil kajian logistik yang dilakukan Bappenas, biaya logistik domestik mencapai 14,29 persen dari PDB.
Guna menurunkan biaya logistik, Bappenas telah melakukan pengukuran dengan metode Input-Output dan menghitung tiga komponen utama, yakni biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan persediaan atau inventory serta biaya administrasi.
Perhitungan itu akan dilakukan setiap tahunnya bersama dengan kementerian, lembaga, akademisi, asosiasi logistik, dan berbagai mitra pembangunan, agar biaya logistik semakin efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
