REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023. Itu sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.
Dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan Kemenkop pada 2022, telah diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address. Selanjutnya, pada 2023 pendataan akan menyasar 215 kabupaten atau kota di 32 provinsi kecuali Provinsi Yogyakarta dan Bali, pada usaha nonpertanian, baik yang menetap maupun tidak menetap.
“Kami mengajak para kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, serta kepala BPS di seluruh provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul. Sehingga keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM ke depan,” ujar Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, Jumat (15/9/2023).
Dirinya menambahkan, keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan. Di antaranya akses pada pembiayaan, akses pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.
Guna membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, kata dia, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di Tanah Air. Sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi.
Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya. “Ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM juga berguna dalam mendukung akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah serta penyasaran program-program pemberdayaan masyarakat," tutur dia.
Maka, dirinya mengajak seluruh pelaku UMKM berpartisipasi dalam PL-KUMKM23 ini. Caranya dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya ke petugas.
Dijelaskan, pengembangan basis data tunggal sendiri memiliki beberapa urgensi terhadap pengembangan UMKM di Tanah Air. Di antaranya mampu menjadi sarana perencanaan pembangunan, dasar penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran, pengukuran kinerja UMKM dengan indikator tertentu, hingga mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui pemantauan dan evaluasi.
Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 dimulai pada 15 September hingga 14 Oktober 2023 untuk pengumpulan datanya. Data dikumpulkan dengan metode door-to-door dengan mode pendataan CAPI atau Computer Assisted Personal Interviewing oleh petugas BPS yang dilengkapi tanda pengenal.
Selain menanyakan kuesioner, petugas akan melakukan geotag dan mengambil foto khusus bangunan koperasi dan UMKM. Sedangkan informasi yang dikumpulkan antara lain terkait informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan alamat, informasi pelaku usaha, sampai informasi karakteristik usaha.
Pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM. Maka datanya akan terkumpul by name by address berdasarkan demografi dan karakteristik usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
