Selasa 17 Nov 2026 13:32 WIB

Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum 2027 Sebesar 7,5 Persen hingga 9,5 Persen

KSPI dan Partai Buruh minta kenaikan upah minimum 2027 capai 9,5 persen.

Rep: M. Nursyamsyi/ Red: Friska Yolandha
Pekerja berjalan saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/11/2023).  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pekerja berjalan saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.

JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan kenaikan upah minimum harus ditetapkan melalui mekanisme Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang memberikan perlindungan terhadap daya beli pekerja.

Baca Juga

“Kenaikan yang kami usulkan adalah 7,5 persen sampai 9,5 persen. Kami berharap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi dengan menggunakan indeks tertentu 0,7. Jangan. Itu harus masuk Dewan Pengupahan,” ujar Said Iqbal saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Said Iqbal, penetapan upah minimum harus menghormati mekanisme perundingan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui Dewan Pengupahan. Dia menilai Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak seharusnya melakukan intervensi yang justru mengurangi nilai kenaikan upah yang seharusnya diterima pekerja.

Secara khusus, Said Iqbal mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak kembali mengubah atau membatalkan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang disampaikan oleh bupati dan wali kota.

Ia menyinggung persoalan penetapan UMSK di Jawa Barat yang sebelumnya menjadi sengketa hukum. Menurut Said Iqbal, pemerintah provinsi harus menghormati rekomendasi yang telah disusun melalui mekanisme pengupahan di daerah.

“Kami meminta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, jangan lagi mengubah-ubah UMSK yang direkomendasikan oleh bupati dan wali kota se-Jawa Barat,” tegasnya.

Said Iqbal juga mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Aning agar tidak kembali menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 dalam penghitungan kenaikan upah minimum.

Menurutnya, nilai upah minimum DKI Jakarta yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang perlu menjadi perhatian serius, mengingat tingginya biaya hidup di ibu kota.

“Begitu pula Gubernur DKI, jangan pakai lagi indeks tertentu 0,7 karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong, masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi,” ucap Said Iqbal.

Ia berharap indeks tertentu yang digunakan dalam perhitungan upah minimum DKI Jakarta dapat ditingkatkan menjadi 0,9 agar kenaikan upah lebih mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja. Terkait proses penetapan upah minimum 2027, Said Iqbal mengungkapkan Kementerian Ketenagakerjaan sedang mempersiapkan pembentukan Dewan Pengupahan dan lembaga tripartit nasional yang baru.

Ia memperkirakan proses pembahasan upah minimum tahun depan berpotensi mengalami keterlambatan sehingga nilai kenaikannya kemungkinan baru diketahui pada awal Desember 2026.

“Dugaan saya kemungkinan agak molor memang penetapan upah minimum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal Desember 2026 kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, maupun UMSP,” ungkap Said Iqbal.

Berita Lainnya

Rekomendasi