REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga Tahun 2023-2024 Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur di Denpasar, Bali, Jumat (8/9/2023). BBM Satu Harga merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah NKRI.
Dalam kesempatan ini, Direktur BBM Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala BPH Migas kepada 36 Bupati perihal percepatan pembangunan penyalur BBM Satu Harga.
Lebih lanjut, menurut Sentot, pertemuan bertujuan untuk supervisi dan memfasilitasi pembangunan penyalur di lokasi yang membutuhkan percepatan. "Dengan mengetahui secara langsung kendala yang terjadi dan mencari solusi untuk percepatan pembangunan penyalur BBM Satu Harga," terangnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono menjelaskan, Program BBM Satu Harga memiliki target sebanyak 89 penyalur di tahun 2023 dan 71 penyalur di tahun 2024.
"Untuk itu, (BBM Satu Harga) memerlukan dukungan para pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha," ujarnya ditemui di tempat yang sama.
Subkoordinator Harga BBM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM Dian Apriyani menyampaikan bahwa perubahan lokasi SPBU BBM 1 Harga dapat diajukan dengan disertai Surat Rekomendasi dari Bupati.
Sedangkan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Musi Rawas Utara Leni Pebrianti menyampaikan, progres pembangunan di Kecamatan Ulu Rawas mengalami kesulitan dalam mencari mitra yang mampu dan berminat berinvestasi sebagai penyalur, dan aksesibilitas lokasi tidak memadai, sehingga akan diusulkan perpindahan titik lokasi rencana pembangunan kepada Ditjen Migas dan BPH Migas.
Lain halnya dengan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Flores Timur Anderias Kewa Ama. Dirinya menjelaskan kendala pembangunan penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Ile Boleng adalah terkait dengan lahan.
BPH Migas meminta komitmen bersama antara BPH Migas, Ditjen Migas KESDM, Pemerintah Daerah, dan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga untuk mengawal percepatan pembangunan BBM Satu Harga, agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat melayani kebutuhan BBM dengan tepat volume, tepat harga, dan tepat sasaran bagi masyarakat khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
