REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, anggaran untuk Program Padat Karya Tunai pada 2024 dialokasikan sebesar Rp 6,67 triliun.
"Padat Karya Tunai 2024 ditargetkan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp 6,67 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Menurut dia, padat karya bidang sumber daya air untuk 2024 dialokasikan sebesar Rp 1,57 triliun yang dilanjutkan melalui pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 7.000 lokasi. Lalu Program Padat Karya bidang jalan dan jembatan dialokasikan sebesar Rp 2 triliun dengan kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase jalan.
Untuk Padat Karya bidang permukiman dialokasikan sebesar Rp 2,10 triliun, dengan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1.183 lokasi, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.546 lokasi, Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (PLK) di 1.279 lokasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 738 lokasi, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Kemudian untuk Padat Karya bidang perumahan dialokasi sebesar Rp 1,0 triliun, dengan kegiatan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui Program Padat Karya skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 45.872 unit rumah.
Program Padat Karya Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Padat Karya juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok.
Melalui program Padat Karya, Kementerian Pekerjaan PUPR berkomitmen mendukung terwujudnya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
