REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berkomitmen mendukung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam meningkatkan perekonomian nasional. Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan Indonesia punya mimpi besar menjadi negara ekonomi terbesar nomor empat dunia pada 2045, namun masih dihadapkan pada tantangan middle income trap atau perangkap pendapatan kelas menengah.
"Untuk mencapai cita-cita ini, kita butuh kerja sama dari semua pihak, termasuk BUMN dan juga pelaku swasta dalam mendorong ekonomi nasional, yang kita perlukan adalah gotong royong bersama," ujar Arsjad dalam pembukaan Forum Sinergi BUMN-Swasta bertajuk "Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif" di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Arsjad mencontohkan pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya dengan mengandalkan APBN atau APBD dan memerlukan peran lebih besar dari swasta. Pemerintah, lanjut Arsjad, merencanakan anggaran infrastruktur sebesar Rp 392 triliun pada RAPBN 2023 dan dari Kementerian PUPR sebanyak 31 paket proyek infrastruktur senilai Rp 212,35 triliun ditawarkan kepada investor swasta pada 2023 melalui skema KPBU.
"Dari sini saja bisa dilihat adanya potensi sinergi yang cukup besar antara pemerintah, BUMN karya, dan juga swasta, namun sayangnya, harus kita akui bersama, sinergitas BUMN dan swasta masih belum optimal," ucap Arsjad.
Arsjad menilai perlu ada kerangka kerja sama yang lebih baik antara BUMN dan swasta. Selama ini, ucap Arsjad, BUMN dan swasta justru berada dalam medan yang sama yakni sektor industri yang sudah berkembang.
Arsjad mengatakan sejumlah proyek sinergi BUMN dan swasta masih belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi dalam arti tidak memberikan keuntungan secara komersial. Belum lagi dengan adanya persyaratan yang memberatkan dan kurangnya insentif. Arsjad menilai banyak proyek kerja sama yang mensyaratkan penyertaan modal sehingga cenderung memberatkan pihak swasta.
"Oleh karena itu dibutuhkan adanya kerangka kerja sama yang saling menguntungkan atau win-win solution," lanjut Arsjad.
Arsjad menekankan pentingnya prinsip the right company and the right place, yang mana BUMN sebagai perusahaan negara hadir sebagai pionir untuk mengembangkan industri yang belum berkembang dan menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani. Sementara, swasta mengembangkan industri dan perekonomian daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
"Kedua, sinergi yang inklusif sehingga pengusaha nasional tak hanya jadi penonton di negara sendiri," sambung Arsjad.
Arsjad menyampaikan kerja sama operasional dengan pengusaha lokal didukung dengan framework penyertaan modal yang commercially valuable, serta proses kerja sama yang transparan dan efisien merupakan prasyarat penting bagi sinergi swasta dan BUMN.
"Ketiga, insentif bagi proyek-proyek sinergitas swasta dan BUMN, termasuk dalam bentuk dukungan permodalan dari sektor perbankan, khususnya Himbara seperti tingkat bunga yang lebih kompetitif maupun tenor pinjaman yang lebih panjang. Kami percaya sinergi ini bisa terlaksana," kata Arsjad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika