REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan pupuk merupakan variabel penting pertanian. Untuk itu, dia berharap akses pupuk dapat dipermudah untuk petani.
“Pupuk itu penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit,” ungkap Syahrul lewat keterangan tertulisnya, Kamis (3/8/2023).
Dirinya menyebutkan pembenahan distribusi pupuk perlu dilakukan secepatnya. SOP pun harus diperkuat sehingga mekanisme distribusinya bisa lebih baik. “Mari kita perbaiki SOP sehingga akses pupuk bisa lebih merata. Ingat di sini ada kepentingan petani,” ungkap Syahrul.
Untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk, Syahrul menyebutkan pentingnya digitalisasi dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk. “Sekarang ini zamannya digital. Seharusnya kita bisa manfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya,” sebut Syahrul.
Tentang transformasi kebijakan subsidi pupuk, Syahrul mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati. “Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani, kita tidak boleh main-main,” tegasnya.
Syahrul pun mengingatkan, banyak pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk. Kerja tim harus dikedepankan. “Semua pihak yang terlibat harus memiliki team work. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat,” jelasnya.
Senada dengan Syahrul, Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus menyebutkan program pupuk bersubsidi tidak akan berjalan dengan sukses tanpa keterlibatan institusi negara dan pemerintah lainnya. Di dalamnya menuntut peran serta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai pemerintah desa.
“Di sini Ombudsman memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI,” sebut Bobby.
Dia pun mengapresiasi Menteri Pertanian bersama jajarannya yang telah turut mengawal program subsidi pupuk berjalan baik. “Program ini terus berlanjut sampai saat ini setelah kurang lebih telah berjalan selama hampir 40 tahun. Program pupuk bersubsidi ini memberikan tanda kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi mereka,” ucap Bobby.
Pada workshop yang diselenggarakan oleh Ombudsman ini, Bobby menyebutkan beberapa permasalahan yang akan dibahas, seperti tujuan kebijakan pupuk bersubsidi, kriteria petani penerima pupuk, pendataan, dan penyaluran.
“Terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman tentunya memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam Kebijakan Pupuk Bersubsidi,” ujar Bobby.
Ikuti Whatsapp Channel Republika