REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan elpiji 3 kilogram (kg) aman setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan di 255 titik.
Sidak dan pemantauan dilakukan hingga tingkat pangkalan di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra bagian utara (lima titik), Sumatra bagian selatan (tujuh), Jawa bagian barat (83), Jawa bagian tengah (78), Jawa Timur dan Bali (16), Kalimantan (59), dan Sulawesi (tujuh). PT Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Commercial & Trading berkolaborasi dengan pihak terkait, yakni pemerintah daerah, DPRD, dan kepolisian daerah dalam melaksanakan sidak dan pantauan di lapangan secara langsung.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, kemarin, menjelaskan Pertamina secara proaktif memantau dan melakukan langkah-langkah positif seperti sidak dan operasi pasar. Hal tersebut guna memastikan pasokan elpiji 3 kg aman dan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan bisa tepat sasaran. Pemantauan distribusi elpiji subsidi juga dilakukan Pertamina Pusat di daerah-daerah melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) dan kunjungan langsung Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati ke sejumlah daerah.
Menurut Fadjar, hasil dari sidak dan operasi pasar yang telah dilakukan menunjukkan dampak positif. Pasokan elpiji 3 kg di beberapa daerah dalam kondisi aman dan terkendali, tanpa adanya kekurangan suplai dan tidak terjadi antrean.
"Kami terus melakukan pemantauan lapangan secara serentak di seluruh wilayah kerja dan setelah itu langsung melakukan operasi pasar bagi daerah yang memerlukan. Dampaknya baik, di banyak daerah pasokan aman," kata Fadjar.
Pertamina juga terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar elpiji bersubsidi hanya digunakan bagi masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan pemerintah, yakni kelompok kurang mampu serta usaha kecil dan mikro. Bagi masyarakat mampu yang masih menggunakan elpiji 3 kg agar beralih ke elpiji nonsubsidi.
"Agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya," ucap Fadjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika