REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM senilai Rp 450 triliun pada 2023. Adapun dana KUR tahun ini meningkat 20 persen dibandingkan alokasi tahun lalu senilai Rp 373 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah berupaya mendorong digitalisasi sistem keuangan sektor UMKM agar dapat naik kelas ke level yang lebih tinggi. Hal ini sekaligus juga dapat membantu UMKM menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas.
"Momentum pertumbuhan ekonomi harus terus dijaga, salah satunya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Satu dari sepuluh UMKM belum mempunyai akses terhadap sistem keuangan. Maka itu, sistem keuangan digital menjadi penting agar UMKM dapat naik kelas," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (26/7/2023).
Airlangga menuturkan dari 64 juta UMKM yang ada, sekitar 20 juta UMKM yang sudah onboarding ke digital. "UMKM yang tergabung dalam sistem keuangan digital atau perbankan sekitar 13,7 juta atau 21 persen atau Rp 405 triliun," ucapnya.
Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar perbankan meningkatkan porsi kredit untuk UMKM menjadi minimal 30 persen pada 2024 dari sekitar 21 persen. Pemerintah juga telah menyiapkan kredit usaha rakyat dengan plafon mendekati Rp 450 triliun pada tahun ini dan subsidi bunga kredit usaha rakyat bagi usaha ultramikro sebesar tiga persen. UMKM memiliki peran penting sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika