REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan studi Nexus Assessment of Indonesia's Energy Sector oleh Dala Institute menunjukkan aspek ekonomi masih menjadi fokus yang relatif lebih besar dibandingkan aspek lingkungan dan sosial dalam proses transisi energi sektor ketenagalistrikan di Indonesia.
Hal tersebut baik di tingkat kebijakan nasional, tingkat operator, dan tingkat implementasi proyek.
"Aspek ekonomi saat ini masih mendominasi semua tahap penyusunan rancangan kebijakan transisi energi, yang terutama didorong oleh fokus pada pemenuhan kebutuhan listrik nasional dan target PDB demi masuk dalam kategori negara maju pada 2045," ujar peneliti Dala Institute Hamidah Busyrah dalam keterangannya, dilansir Antara di Jakarta.
Adapun laporan studi tersebut bertujuan untuk memaparkan bukti berbasis data dan usulan strategi tentang mengimplementasikan pola pikir nexus (keterkaitan) ke dalam proses formulasi kebijakan negara di sektor ketenagalistrikan.
Laporan studi itu menilai keterkaitan dari tiga aspek, yakni transformasi ekonomi, kelestarian lingkungan, dan inklusivitas sosial dalam visi nasional untuk transisi menuju tenaga listrik berkelanjutan dengan menganalisa kebijakan, peraturan, rencana dan strategi transisi energi sektor ketenagalistrikan di tingkat kebijakan nasional, operator, dan implementasi proyek.
"Adanya objektif berbasis nexus energi di semua tingkatan tidak menjamin kebijakan dan strategi yang ada akan benar-benar direalisasikan," ujar peneliti Dala Institute lainnya Balgis Inayah.
Laporan studi itu menunjukkan baik di tingkat kebijakan nasional, operator dan implementasi proyek, kebijakan dan strategi sektor ketenagalistrikan masih lebih berfokus pada prioritas ekonomi.
Sedangkan konteks lingkungan dan sosial secara tidak langsung kerap dipertimbangkan karena adanya trade-off yang kompleks, sehingga perlu meyakinkan pihak terkait untuk lebih gencar dalam mengimplementasikan transisi energi yang transformatif, berkelanjutan, dan inklusif untuk sektor ketenagalistrikan di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika