REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen — 5,3 persen pada akhir 2023. Per semester I 2023, pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 5 persen — 5,2 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi masih tumbuh solid didorong permintaan konsumsi rumah tangga dan ekspor.
“Ini masih di bawah asumsi sampai dengan semester I pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih 5 persen — 5,2 persen, nanti angka pastinya pada Agustus,” ujarnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (10/7/2023).
Sri Mulyani juga memprediksi inflasi turut terjaga dengan terkendalinya inflasi pangan dan administered price, sehingga inflasi semester II 2023 berada level 3,3 persen — 3,7 persen.
“Akan tetapi batas atas perkiraan inflasi tersebut masih lebih tinggi dari target dalam APBN yakni sebesar 3,6 persen,” ucapnya.
Dari sisi surat utang negara bertenor 10 tahun pada semester II 2023 diperkirakan 6,6 persen — 7,1 persen atau lebih rendah dari target anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 sebesar 7,9 persen. Per semester I 2023, suku bunga surat utang negara 10 tahun berada level 6,70 persen.
“Tren menurunnya surat utang negara 10 tahun dipengaruhi oleh inflasi yang terkendali, membaiknya investor dan upaya pemerintah dalam mengendalikan suplai surat berharga negara,” ucapnya.
Kemudian harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan menurun dengan kisaran 74 hingga 84 barel per hari per semester II 2023. Sementara lifting minyak diproyeksikan capai 610-640 barel per hari pada semester II 2023.
"Harga minyak diperkirakan masih dalam kisaran 75-80 lebih rendah dari harga asumsi 90 per barel, sedangkan lifting minyak berada kisaran 610-640 ribu barel per hari, dan lifting gas 950.1.100 juta barel equal minyak per hari," ucapnya.
“Lifting Migas diperkirakan di bawah target karena faktor teknis dan kapasitas produksi,” ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, harga minyak mentah Indonesia tahun ini dipengaruhi oleh pemotongan produksi oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC+) dan pelemahan permintaan minyak global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika