REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan program bersih-bersih merupakan bagian dari transformasi BUMN. Kementerian BUMN, lanjut Erick, sejak awal berkolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, Polri, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN yang bersih dan profesional, tak terkecuali terhadap BUMN-BUMN karya.
"Kita tentu mendukung langkah OJK yang tengah menelaah laporan keuangan Waskita dan Wika yang dituding dimanipulasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN untuk terus melakukan pembenahan tata kelola perusahaan dan penegakan hukum di seluruh perusahaan BUMN, termasuk BUMN karya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Selama ini, Erick menyampaikan, pihaknya selalu memiliki cita-cita untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan berstandar internasional dan mampu bersaing secara global. Menurut Erick, hal tersebut hanya dapat dicapai apabila para pemimpin dan karyawan BUMN bersih dari kasus hukum.
Erick tidak segan memberantas pelaku korupsi di seluruh tubuh perusahaan BUMN dan telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti proses hukum secara tuntas. Hal ini menjadi bagian penting dari proses bersih-bersih BUMN yang tengah dilakukan Kementerian BUMN saat ini.
Secara paralel, selain bersih-bersih yang dilakukan, Erick juga mendukung penuh proses restrukturisasi yang tengah dijalankan BUMN karya, di antaranya melalui rencana suntikan APBN melalui penyertaan Modal Negara (PMN), perbaikan perencanaan bisnis, dan restrukturisasi utang.
"Kami percaya penyehatan keuangan BUMN karya dapat terselesaikan dengan baik. Belajar dari pengalaman terdahulu dalam merestrukturisasi BUMN seperti Garuda, Jiwasraya dan ASABRI," ujar Erick.
Erick menyampaikan upaya restrukturisasi tentu tidak berjalan dengan mudah. Tetapi, Kementerian BUMN bersama dengan BUMN berhasil menyelesaikan dan memberi hasil positif untuk penyelamatan industri penerbangan di Indonesia, pemegang polis Jiwasraya, dan pensiunan TNI dan Polri.
Ia pun terus mendorong perbaikan tata kelola perusahaan agar ke depannya, kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih baik dan meminimalisir risiko terjadinya kesalahan yang sama. Di samping itu, aksi korporasi juga didorong agar pertumbuhan perusahaan juga dapat terlaksana dengan lebih cepat.
"Kami yakin kedepannya, industri konstruksi dan pembangunan infrastruktur masih memiliki prospek yang baik bagi BUMN karya dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai saat ini, pemerintah masih berupaya menyelesaikan proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol Trans-Sumatra, Trans-Jawa, dan pembangunan IKN," ujar Erick.
Sebagai negara berkembang, kata Erick, pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Oleh karena itu, upaya penyehatan dan pengembangan BUMN karya masih sangat diperlukan untuk Indonesia yang lebih baik," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika