REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah untuk merumuskan arah tata niaga perberasan di Indonesia, yang selama ini kerap mengalami persoalan yang sama dari tahun ke tahun. Sebab, importasi beras yang terjadi disepanjang 2023 ini diprediksi mencapai tiga juta ton. 

Angka ini merupakan yang paling besar selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo hampir 10 tahun terakhir. Apalagi, guna mengantisipasi terjadinya El Nino dan la nina pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Kepala Departemen hilirisasi pertanian Bidang 7 HIPMI Mahfud Malik  menjelaskan  rumusan arah tata niaga yang dikeluarkan ini sifatnya harus  jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang berupa kanalisasi kebijakan. 

"Tentunya sebagai mitra dari pemerintah, HIPMI ingin rumusan yang telah dibuat ini harus dapat berupa kebijakan  jangka pendek dan panjang. Tujuannya, agar masalah beras didalam negeri bisa terselesaikan dan tidak menjadi polemik di kemudian hari," ujarnya, Senin (3/7/2023).

Bahkan, para pengusaha muda ini menginginkan agar Pemerintah dapat membentuk satu lembaga ad hoc yang mampu mengatasi permasalahan selama ini yang tidak kunjung usai.

"HIPMI ingin duduk bersama dengan Pemerintah untuk merumuskan masalah perberasan nasional. Bahkan, perlu dibentuknya lembaga ad hoc yang melibatkan stakeholder agar rumusan kebijakan yang ditempuh dapat menyelesikaikan  persoalan perberasan selama ini," ucapnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika